Jakarta (Riaunews.com) – Bencana banjir, longsor, dan kebakaran hutan melanda berbagai wilayah Sumatra dan Aceh dalam beberapa pekan terakhir. Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta tekanan besar terhadap sistem penanganan kebencanaan di daerah.
Pemerhati keterbukaan informasi Rizky Tarmasi menilai kecepatan dan akurasi informasi menjadi kunci utama dalam situasi darurat. Menurutnya, data mengenai wilayah terdampak dan kebutuhan warga sangat menentukan efektivitas penanganan bencana.
Namun di lapangan, persoalan informasi masih kerap muncul. Perbedaan data antarinstansi dan keterlambatan rilis informasi resmi sering memicu kebingungan masyarakat, bahkan membuka ruang bagi spekulasi dan hoaks di media sosial yang memperburuk kondisi psikologis warga terdampak.
Padahal, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyampaikan informasi kebencanaan secara serta-merta. Prinsip ini dinilai belum diterapkan secara konsisten, khususnya di tingkat daerah, sehingga transparansi masih lemah.
Rizky menekankan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi melalui satu pintu data agar informasi cepat, akurat, dan mudah diakses. Transparansi distribusi bantuan dan penggunaan anggaran bencana juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi digital dan peran media massa sangat strategis dalam menyebarkan informasi real time. Momentum bencana ini diharapkan menjadi bahan evaluasi tata kelola dan keterbukaan informasi agar penanganan ke depan lebih adil dan efektif.
Komentar