Jakarta (Riaunews.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap masih ditemukan data ganda dalam pendataan korban bencana di wilayah Sumatra yang diajukan oleh pemerintah daerah. Temuan tersebut muncul saat BPS melakukan proses verifikasi terhadap data usulan penerima bantuan stimulan hunian.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sejumlah identitas tercatat berulang, terutama pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data ganda itu ditemukan dari usulan yang disampaikan pemda melalui surat keputusan (SK). “Masih terdapat NIK yang ganda dan ada beberapa yang diduplikasi,” kata Amalia dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Jumat (30/1/2026).
Berdasarkan verifikasi terakhir, sebanyak 46 kabupaten/kota mengusulkan daftar calon penerima bantuan stimulan hunian dari total 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra. Enam daerah lainnya memilih tidak mengajukan usulan karena dampak bencana dinilai sangat minimal.
Keputusan enam daerah tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Satuan Tugas Penanganan Bencana. Sementara itu, dari 46 kabupaten/kota yang mengajukan, tercatat sebanyak 103.824 usulan penerima bantuan yang kini masih dalam proses verifikasi lanjutan oleh BPS.
Amalia menegaskan, verifikasi dilakukan untuk memastikan data penerima benar-benar valid dan tidak tumpang tindih. Bantuan stimulan hunian diberikan berbasis keluarga, sehingga dalam satu keluarga hanya boleh terdaftar satu NIK. “Kami harus memastikan bahwa yang terdaftar adalah individu dan keluarga yang unik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya mengakui adanya temuan data ganda di daerahnya. Ia menyebut kondisi tersebut bukan unsur kesengajaan, melainkan akibat dokumen administrasi kependudukan korban yang hilang atau terbawa arus banjir, sehingga proses validasi membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar.
Komentar