Bangkok (Riaunews.com) – Pemerintah militer Myanmar menayangkan secara luas operasi penumpasan pusat-pusat penipuan online di media pemerintah, termasuk MRTV. Tayangan tersebut memperlihatkan pembongkaran bangunan menggunakan buldoser serta penahanan lebih dari seribu warga negara asing yang terlibat dalam jaringan penipuan siber.
Langkah ini dilakukan setelah Myanmar lama dikenal sebagai pusat operasi scam Asia Tenggara, terutama skema penipuan yang memanfaatkan bujuk rayu romantis untuk menjerat korban ke dalam investasi fiktif. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan memperkirakan jaringan kriminal semacam ini menghasilkan pendapatan hingga US$40 miliar per tahun.
Menurut laporan Myanma Alinn dan media pemerintah pada Senin (24/11/2025), operasi terbaru di Shwe Kokko—yang dimulai pada 18 November—menghasilkan penahanan 1.746 WNA dalam waktu enam hari. Sementara itu, total 12.586 WNA telah ditangkap sejak akhir Januari 2025, dan hampir 10 ribu di antaranya telah dideportasi melalui Thailand.
Banyak pekerja asing, termasuk dari negara-negara Afrika, dilaporkan direkrut dengan janji pekerjaan namun kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan tersebut dan tidak diperbolehkan pergi.
Dalam operasi itu, pihak berwenang menyita 2.893 komputer, 21.750 ponsel, 101 perangkat Starlink, serta sejumlah besar peralatan yang digunakan untuk penipuan dan perjudian daring.
Televisi negara menayangkan visual pasukan keamanan menggerebek bangunan tanpa perlawanan, para tahanan asing berbaris jongkok, serta penghancuran kompleks KK Park dengan bahan peledak dan alat berat.
Laporan panjang dan detail ini dianggap tidak lazim, menunjukkan ambisi junta untuk memperlihatkan komitmen menangani kejahatan lintas negara setelah mendapat tekanan internasional dan citra buruk sejak kudeta 2021.
Meskipun demikian, para pengamat menilai dalang utama jaringan penipuan masih bebas beroperasi di lokasi lain. Mereka menilai tindakan junta lebih bersifat simbolis ketimbang perbaikan sistemik.
Wilayah Myawaddy dikenal rumit karena dikuasai berbagai milisi etnis Karen, termasuk Border Guard Force (BGF) yang selama ini diyakini memberi perlindungan kepada sindikat penipuan.
BGF mengklaim ikut dalam operasi terbaru, namun reputasinya membuat publik skeptis. Di sisi lain, junta menuding kelompok Persatuan Nasional Karen (KNU) terlibat berdasarkan laporan transaksi properti. Baik KNU maupun BGF membantah terlibat dalam bisnis gelap tersebut.
Operasi besar ini menandai salah satu tindakan paling agresif Myanmar dalam menumpas jaringan penipuan siber. Namun, efektivitas jangka panjangnya masih diragukan selama aktor utama di balik jaringan ini belum tersentuh.
Komentar