Pekanbaru (Riaunews.com) – Pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Bahkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pekanbaru didorong menjadi benchmark atau tolok ukur tata kelola investasi di tingkat nasional.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher saat meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Selasa (8/9/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Pekanbaru Syamsuwir mengatakan, apresiasi tersebut diberikan atas berbagai inovasi yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi dalam kunjungannya ke MPP kemarin, Ketua Ombudsman RI menyarankan dan mendorong agar DPM-PTSP Pekanbaru menjadi benchmark tata kelola investasi tingkat nasional,” kata Syamsuwir, Kamis (10/9/2026).
SIP AMAN Jadi Perhatian Ombudsman
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian Ombudsman adalah digitalisasi layanan perizinan melalui aplikasi SIP AMAN. Aplikasi tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
“SIP AMAN sangat mempermudah warga untuk mendapat pelayanan-pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah kota di bidang perizinan dan nonperizinan,” jelas Syamsuwir.
Selain digitalisasi, Ombudsman juga mengapresiasi kemudahan pelayanan yang diberikan Pemko Pekanbaru, termasuk layanan tanpa biaya sepanjang tidak ada ketentuan retribusi atau biaya lain yang diatur regulasi.
“Beliau (Ketua Ombudsman RI) juga mengapresiasi bahwa pemerintah kota telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk pelayanan yang bebas biaya, tanpa ada biaya, kecuali biaya-biaya yang sudah ditentukan oleh regulasi atau aturan yang ada,” paparnya.
Syamsuwir menambahkan, Ombudsman juga meminta Pemko Pekanbaru terus menyempurnakan zona hijau pelayanan publik. Menurutnya, capaian pelayanan yang sudah dinilai baik harus dipertahankan dan terus ditingkatkan.
Pemko Diminta Tak Berpuas Diri
Kepala DPM-PTSP Pekanbaru Zaki Helmi mengatakan apresiasi dari Ombudsman menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di MPP.
Menurutnya, penilaian positif tersebut tidak boleh membuat DPM-PTSP berpuas diri. Evaluasi dan pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
“Tentu kita tidak boleh berpuas diri, tapi harus semakin ditingkatkan dengan selalu memantau, memonitor dan melakukan evaluasi setiap saat. Sinergitas antar OPD, institusi, sangat diharapkan dalam hal ini,” tegas Zaki.
Syamsuwir menegaskan, Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemko Pekanbaru juga akan terus berkolaborasi dengan Ombudsman RI untuk memperoleh masukan dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Kita juga akan tetap berkolaborasi, bersinergi dengan Ombudsman dalam rangka menerima masukan-masukan untuk perbaikan pelayanan publik kita ke depannya,” ungkap Syamsuwir.
Komentar