Bengkalis (Riaunews.com) – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Riau menyoroti buruknya kualitas pelayanan publik di sektor penyeberangan Roll On Roll Off (RoRo) Bengkalis. Berdasarkan hasil kajian dan pemantauan lapangan, layanan penyeberangan ini dinilai menjadi yang terburuk dibandingkan sektor pelayanan publik lainnya di Kabupaten Bengkalis.
Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, Bambang Pratama, mengatakan pihaknya menemukan berbagai persoalan serius dalam tata kelola penyeberangan, mulai dari sistem pelayanan, pengawasan, hingga manajemen operasional. “Kalau dari hasil kajian kami sampai hari ini, pelayanan pelayaran RoRo termasuk yang paling buruk di antara unit pelayanan publik di bawah Pemerintah Kabupaten Bengkalis,” tegas Bambang.
Ia mendesak Pemkab Bengkalis segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan layanan penyeberangan, terutama dalam proses peralihan dari UPT menjadi BLUD. Menurutnya, layanan penyeberangan merupakan pintu utama akses masyarakat dan wisatawan menuju Bengkalis, sehingga mencerminkan wajah pelayanan publik daerah.
“Pelayanan penyeberangan antar-pulau di Bengkalis adalah wajah pelayanan publik di Bengkalis. Jika tidak baik, akan meruntuhkan pelayanan publik lainnya,” ujarnya. Ia menambahkan, praktik penyimpangan seperti penyerobotan antrean dan kecurangan oleh oknum petugas turut memperburuk citra layanan publik di wilayah tersebut.
Kritik Ombudsman muncul di tengah lumpuhnya aktivitas penyeberangan lintasan Bengkalis–Pakning sejak Senin (3/11/2025). Satu-satunya kapal motor penyeberangan KMP Swarna Putri mengalami kerusakan mesin saat bersandar di Pelabuhan Pakning, menyebabkan ratusan penumpang dan kendaraan tertahan berjam-jam tanpa kepastian.
Situasi semakin memburuk karena KMP Mutiara Pertiwi II, kapal lain yang biasanya melayani rute sama, juga mengalami gangguan teknis setelah selesai docking tahunan pada akhir September lalu. “Sekarang cuma Swarna Putri yang beroperasi. Tapi setelah ikut rusak, otomatis jalur ini lumpuh total,” ujar Rozepa, Kepala Pos KSOP IV Pelabuhan Air Putih, Sabtu (1/11/2025).
Rozepa memperkirakan perbaikan KMP Mutiara Pertiwi II membutuhkan waktu sekitar dua minggu tergantung kecepatan pengiriman suku cadang. “Kalau alatnya cepat datang, dua minggu bisa selesai. Tapi kalau kiriman lambat, ya makin lama juga,” katanya.
Kondisi ini menambah tekanan terhadap Pemkab Bengkalis untuk segera memperbaiki tata kelola dan memastikan keberlanjutan layanan transportasi vital tersebut bagi masyarakat pesisir.
Komentar