Jakarta (Riaunews.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena menyoroti masih rentannya perlindungan sosial anak akibat sejumlah faktor, mulai dari data penerima bantuan yang belum akurat hingga lemahnya koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah.
Politikus PKB itu menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga terjadi karena korban tidak mampu membeli buku tulis. Menurutnya, pendekatan bantuan sosial selama ini belum menyentuh kebutuhan paling mendasar anak-anak dari keluarga miskin.
“Akibatnya, banyak anak yang tercecer dari sistem dan hidup dalam tekanan ekonomi serta psikologis tanpa pendampingan yang memadai,” kata Mahdalena dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Mahdalena mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program perlindungan sosial anak, termasuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama di daerah tertinggal dan terluar.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan layanan pendampingan psikososial di sekolah dan komunitas agar tekanan yang dialami anak dapat terdeteksi sejak dini. Menurutnya, perlindungan sosial anak harus bersifat preventif, bukan reaktif.
Sebelumnya, Kepala Desa Naruwolo Dion Roa menjelaskan bahwa korban berinisial YBR (10) sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku tulis dan pulpen pada malam sebelum kejadian. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, sementara korban sehari-hari tinggal bersama neneknya di desa tetangga.
Komentar