Jakarta (Riaunews.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengingatkan pemerintah agar memperketat verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) sehingga penyalurannya tepat sasaran, terutama di tengah tekanan inflasi.
Ia menilai bansos berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara matang dan tidak berbelit, agar tidak terjadi penyaluran yang berulang kepada penerima yang sama atau munculnya dana mengendap di rekening.
“Pemberian bansos di tengah inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat. Karena itu verifikasinya harus matang dan tak berbelit,” ujarnya, Jumat.
Perkuat Peran Kemensos dan Pengawasan Lapangan
Selly menegaskan, proses verifikasi dan validasi data tidak boleh dipisahkan dari penyaluran bantuan. Ia mendorong agar Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta pendamping di lapangan memiliki kewenangan lebih dalam memastikan keakuratan data sebelum disalurkan melalui bank penyalur.
Menurutnya, Kementerian Sosial harus diperkuat perannya sebagai ujung tombak penyaluran bansos, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga memastikan bantuan diterima masyarakat secara utuh tanpa penyimpangan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan di lapangan guna mengantisipasi berbagai persoalan, seperti penerima ganda hingga dana bantuan yang tidak tersalurkan akibat kendala administratif.
Selly menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pembaruan data perlu diperluas agar penyaluran bansos menjadi lebih transparan dan akuntabel.
“Bansos bukan hanya soal disalurkan, tapi harus dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan benar-benar diterima masyarakat tanpa hambatan,” tegasnya.
Komentar