Masyarakat Riau dihebohkan dengan beredarnya surat tulisan tangan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yang berisi bantahan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Surat tersebut ramai beredar dan memicu beragam spekulasi publik.
Dalam surat itu, Abdul Wahid menegaskan dirinya tidak terlibat dalam perkara korupsi yang terjadi pada 3 November 2025 lalu. Ia bahkan menyebut proses hukum yang menjerat dirinya tidak berjalan sesuai prosedur yang seharusnya.
Menanggapi polemik tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penanganan perkara yang menjerat Abdul Wahid telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“KPK memastikan setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan sesuai SOP,” ujar Budi Prasetyo, Senin (12/1/2026). Ia juga membantah tudingan bahwa KPK bertindak di luar prosedur dalam menetapkan status hukum terhadap Abdul Wahid.
Menurutnya, seluruh pasal yang disangkakan kepada para tersangka telah didasarkan pada kecukupan alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Proses pembuktian selanjutnya akan diuji secara terbuka dan adil melalui persidangan.
KPK pun mengimbau masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara tersebut dan mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada mekanisme peradilan yang berlaku.
Komentar