Padang (Riaunews.com) – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah pusat menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya sebagai bencana nasional. Ia menilai skala kerusakan dan jumlah korban jiwa menunjukkan bahwa penanganan bencana ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Mahyeldi menyebut lebih dari 30.000 bangunan mengalami kerusakan, termasuk rumah warga, sekolah, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur vital. Selain itu, sekitar 13.000 hektare lahan persawahan ikut terdampak, dengan total kerugian sementara mencapai Rp1,2 triliun.
Hingga Senin (1/12/2025) sore, data sementara mencatat 151 orang meninggal dunia dan 118 orang masih hilang. Sekitar 130.000 warga mengungsi ke berbagai lokasi yang disiapkan pemerintah daerah dan relawan.
Mahyeldi mengatakan proses pemulihan pascabencana diperkirakan memerlukan waktu panjang. Pembangunan ulang infrastruktur dan permukiman, kata dia, akan menghadapi tantangan besar, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini fokus melakukan evakuasi korban dan membuka kembali jalur transportasi yang sempat terputus. Pemprov juga menyiapkan rencana relokasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor berdasarkan pemetaan wilayah yang lebih aman.
Pemprov Sumbar berharap penetapan status bencana nasional dapat mempercepat penyaluran logistik, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan mendukung percepatan pemulihan di wilayah yang terdampak paling parah.
Komentar