Jakarta (Riaunews.com) – Pemerintah Indonesia berkomitmen memperluas pemberian beasiswa bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ingin bekerja di luar negeri. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperbanyak beasiswa vokasi bagi masyarakat.
Muhaimin menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada sekolah-sekolah kejuruan yang memiliki peluang kerja internasional. Pemerintah akan menyalurkan beasiswa bagi pelajar yang memiliki prospek kerja jelas di luar negeri. “Beasiswa vokasi ini dibuka untuk SMK-SMK yang mau bekerja di luar negeri dan pasarnya jelas. Pemerintah tidak segan-segan mencarikan beasiswa, terutama yang pasarnya sudah pasti,” ujar Muhaimin di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, pemerintah juga akan memanfaatkan skema beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memperkuat program ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat pendidikan, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. “LPDP akan dikembangkan jangka menengah panjangnya. Kita dorong beasiswa khusus vokasi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri,” kata Muhaimin.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan pihaknya tengah mempercepat pelaksanaan program quick win untuk memperkuat penempatan tenaga kerja vokasi. Program ini diharapkan menjadi solusi cepat bagi lulusan SMK dan lembaga pendidikan vokasi yang siap bekerja.
“Kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga vokasi pemerintah dan swasta di pusat dan daerah. Program quick win ini akan mempercepat penempatan tenaga terampil Indonesia,” ujar Mukhtarudin. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mengumpulkan data negara-negara yang siap membuka kesempatan kerja bagi tenaga terampil dari Indonesia.
Mukhtarudin menyebut, fokus utama program penempatan tersebut berada di sektor weather dan hospitality. Kedua sektor ini dinilai memiliki kebutuhan tenaga kerja tinggi dan masa pelatihan yang relatif singkat. “Sesuai arahan Presiden, pelatihan di sektor-sektor prioritas ini akan memberikan hasil cepat yang bisa langsung terasa pada tahun 2025,” pungkasnya.
Komentar