Prabowo Akan Serukan Reformasi Tata Kelola Dunia di Sidang PBB

Internasional326 Dilihat

New York (Riaunews.com) – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025) waktu setempat. Dalam pidatonya, Prabowo akan menekankan pentingnya reformasi tata kelola dunia yang lebih adil dan inklusif.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kehadiran Presiden Prabowo membawa misi besar untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South. “Sidang tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, bukan hanya tampil di forum tertinggi PBB, tetapi juga menegaskan komitmen menyuarakan agenda reformasi global,” kata Teddy, Senin (22/9/2025).

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai kehadiran Prabowo melanjutkan tradisi keluarga pejuang diplomasi. Ia mengingatkan peran almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada 1948–1949, masa kritis perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Saat itu, Sumitro mencatat sejarah dengan mengirim memorandum ke Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett yang kemudian dimuat The New York Times. Memorandum itu mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia dan pelanggaran terhadap perjanjian internasional. Dukungan yang dibangunnya di Asia kemudian berperan besar dalam menekan Belanda hingga akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada 1949.

Menurut Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Hamdan Hamedan, pidato Prabowo di Sidang PBB memiliki makna strategis karena disampaikan pada sesi awal, tepat setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk arah diskusi utama,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Kehadiran Prabowo juga menandai kembalinya Presiden Indonesia berbicara langsung di forum Majelis Umum PBB setelah absen selama lebih dari satu dekade. Pemerintah menilai momentum ini penting untuk menegaskan peran Indonesia di garis depan diplomasi internasional serta memperkuat komitmen terhadap multilateralisme.

Komentar