Oleh: Eka Septiani, Aktivis Muslimah
Setelah serangan AS terhadap Iran, desakan kepada pemerintah untuk keluar dari BoP kian menguat dari berbagai elemen masyarakat Indonesia.
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan tidak mau gegabah keluar dari BoP. Saat ini seluruh pembahasan terkait BoP ditangguhkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Yvonne Mewengkang), mengatakan seluruh diskusi dengan BoP kini ditangguhkan atau berada dalam status on-hold. Pemerintah fokus memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut.(Kontan, 08/03/2026)
Adapun pandangan guru besar Hubungan Internasional UGM(Prof.Siti Setuawati), menilai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BoP yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) akan mempersulit negara ini untuk menjadi mediator yang menghentikan perang Iran Vs As-Israel.
Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah meninjau ulang dan mencermati dari perspektif politik luar negri dan dinamika diplomasi global. Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota sehingga sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik” tegas Siti dalam Diskusi Pojok Bulaksumur. (UGM,06/03/2026)
Kontroversi tersebut memicu perdebatan luas di masyarakat. Bahkan sejumlah tokoh nasional menyatakan bahwa Indonesia tidak akan kehilangan apapun jika keluar dari forum tersebut, sementara desakan publik agar pemerintah mempertimbangkan kembali keanggotaan dalam BoP terus menguat.
Kritik ini mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia justru dapat dimanfaatkan oleh kekuatan global untuk memberikan legitimasi politik terhadap agenda mereka di Timur Tengah.
Dalam hal ini, BoP terbukti tidak ada berhasil mewujudkan perdamaian karena pelaku perang adalah ketua BoP itu sendiri (AS) dan Indonesia sebagai negara pengikut tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah BoP, melainkan hanya ikut rencana AS.
BoP adalah Produk Kolonial AS untuk Hegemoni Politik
BoP adalah proyek kolonial AS untuk menguasai Palestina, melucuti Hamas, dan mengusir penduduknya. Dengan dalih stabilisasi, rwkyat ywng dijajahdiminta menyerahkan alt perlawanannya. Sebaliknya, Yahudi sang oenjajah tetap bersenjata lengkap dan siap membunuh rakyat palestina kapan saja. Keamanan Gaza pun diserahkan kepada pihak asing. Artinya, keamanan Muslim berada dintangan musuhnya sendiri.
Sedangkan sikap pemerintah yang masih bertahan di BoP menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam dominasi AS, artinya Indonesia terjajah secara politik. Karena itu negeri-negeri Muslim anggota BoP mestinya tidak mudah tertipu dengan diksi perdamaian yang hanya didefinisikan oleh satu kekuatan negara imperialis AS.
Dalam perspektif Islam, hubungan antara pemimpin Muslim dengan kekuatan yang berpotensi menzalimi umat memiliki batasan yang jelas. Al-Qur’an memperingatkan kaum beriman agar tidak menjadikan pihak yang zalim sebagai sekutu yang memberi legitimasi terhadap kezaliman mereka. Allah berfirman:
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”(QS. Hud: 113)
Ayat ini menegaskan bahwa dukungan politik atau keberpihakan kepada kekuatan zalim bukan sekadar persoalan diplomasi, tetapi juga persoalan moral dan akidah.
Indonesia haram bergabung dengan BoP yang menjadi strategi AS menguasai Palestina. Keterlibatan para pemimpin Muslim dalam BoP merupakan pengkhianatan terhadap Palestina. Dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan firman-Nya yaitu:
” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.” (QS. Al-Maidah:51)
Pemerintah Indonesia telah didesak oleh banyak fraksi-fraksi masyarakatnya. Akan tetapi pemerintah masih tetap bergabung ke BoP dan tidak mendiskusikannya secara publik yang masih berstatus on-hold. Allah SwT telah mengatakan bahwa kaum Muslimin sanggup menghancurkan hegemoni Barat dan militernya. Allah SWT berfirman:
“Jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian.” (QS. Muhammad:7)
Satu-satunya solusi pembebasan Palestina adalah jihad di bawah komando Khilafah. Agenda utama umat Islam sedunia saat ini adalah bersatu mewujudkan Khilafah sebagai pembebasan Palestina. Khilafah bukan sekedar simbol. Ia merupakan institusi pemerintahan Islam global. Sepanjang sejarahnya, Khilafah mampu memelihara kemuliaan Islam serta melindungi kehormatan dan darah kaum muslimin.
Khilafah merupakan pilihan rasional. Apalagi Khilafah merupakan bagian penting dari syariah Islam.Semestinya negeri-negeri Muslim bersatu di bawah komando seorang khalifah dalam naungan Khilafah Islam yang menyerukan jihad fi sabilillah melawan penjajahan Zionis Yahudi yang didukung oleh negara agresor AS. Kekuatan negeri-negeri Muslim sangatlah besar untuk melawan Zionis Yahudi dan AS terhadap penjajahan Negeri Muslim, tanpa harus melawan sendiri-sendiri seperti perang yang saat ini terjadi di Iran.
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
Komentar