Mentan Ungkap 40 Ton Beras hingga Minyak Goreng Ilegal Masuk Batam

Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan impor ilegal sejumlah kebutuhan pokok di Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau. Barang-barang yang berhasil diamankan terdiri dari 40,4 ton beras, 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, serta ratusan kemasan makanan dan produk lain seperti parfum, mi instan impor, dan bahan beku.

Amran mengapresiasi seluruh pihak yang bergerak cepat sehingga barang-barang ilegal itu berhasil diamankan. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya soal nilai barang, tetapi juga menyangkut keberlangsungan jutaan petani lokal. “Bukan semata nilainya yang kita perhatikan, tetapi bagaimana menjaga semangat petani kita. Ada 115 juta petani atau 29 juta kepala keluarga yang bergantung pada sektor pangan,” ujarnya di kediamannya di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa barang-barang ilegal tersebut ditemukan setelah tiga kapal bersandar sekitar pukul 23.00 WIB, dengan dugaan kuat berasal dari Thailand. Menurutnya, banjir produk impor ilegal, terutama gula dan minyak goreng, telah lama mengganggu serapan produk dalam negeri. “Bahkan gula produksi kita sempat tidak bisa terserap karena banjir gula impor. Ini salah satu penyebabnya masih adanya jalur tikus,” tegasnya.

Temuan di Batam berawal dari laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor Pak Amran 0823-1110-9390. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas institusi, mulai dari Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Wali Kota Batam, Gubernur Kepri, hingga Dandim Batam. Berkat koordinasi tersebut, proses penindakan berjalan cepat dan terukur.

Seluruh barang bukti kini telah diamankan oleh Polda Kepulauan Riau. Amran memastikan proses penegakan hukum akan segera berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia menyebut bahwa pemerintah berkomitmen penuh memberantas penyelundupan pangan yang dinilai merusak tatanan harga dan stabilitas produksi nasional.

Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir bentuk penyelundupan pangan sekecil apa pun. Ia menutup pernyataannya dengan memastikan tindakan tegas akan terus dilakukan demi melindungi petani dan menjaga stabilitas pangan nasional ke depan.

Komentar