Jakarta (Riaunews.com) – Komisi X DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. DPR menekankan pentingnya pengawasan ketat agar program ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa.
Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayanti mengatakan kasus keracunan yang terjadi belakangan ini harus menjadi momentum untuk pembenahan menyeluruh. “DPR RI meminta supaya ada evaluasi total. Ini menyangkut bagaimana sebenarnya yang terbaik dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis,” ujarnya di Yogyakarta, Rabu (24/9/2025).
Esti menegaskan DPR telah berulang kali mengingatkan pemerintah mengenai persoalan ini, termasuk dalam rapat resmi di parlemen. Menurutnya, perlu kajian khusus terkait penyediaan, distribusi, hingga pengolahan makanan agar program tetap dipercaya publik sebagai upaya meningkatkan gizi siswa.
Ia meminta pemerintah menaruh perhatian pada seluruh tahapan, mulai dari kualitas bahan pangan, proses pengolahan di dapur besar, distribusi ke sekolah, hingga pengawasan di lapangan. “Jangan sampai program MBG dijalankan dengan terburu-buru dan membahayakan keselamatan siswa,” kata Esti.
Sebagai solusi, DPR mengusulkan sekolah diberi kewenangan memiliki dapur sehat sendiri dengan standar kebersihan memadai. Dengan begitu, proses memasak hingga penyajian dapat langsung terawasi dan makanan lebih segar ketika dikonsumsi siswa.
Esti menegaskan keselamatan anak didik harus menjadi prioritas utama. Ia menambahkan DPR akan terus mendorong pemerintah agar memastikan makanan dalam program MBG aman, bergizi, dan layak konsumsi, sesuai dengan tujuan awal program tersebut.
Komentar