Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total 22 desa dinyatakan hilang akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelepasan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (3/1/2026).
Tito merinci, desa-desa yang hilang tersebut tersebar di tiga provinsi, yakni 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatra Utara, dan satu desa di Sumatra Barat. Selain desa yang hilang, sebanyak 1.580 kantor desa juga terdampak sehingga aktivitas pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal.
Ia menyebutkan, secara keseluruhan terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling berat, disusul Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Sejumlah daerah di Aceh Utara dan Aceh Tamiang tercatat sebagai wilayah dengan dampak paling signifikan.
Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa sebagian besar daerah terdampak sudah mulai pulih. Sumatra Barat menjadi provinsi dengan proses pemulihan tercepat, sementara beberapa wilayah di Aceh dan Sumatra Utara masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menurunkan Praja IPDN guna membantu pembersihan wilayah pascabencana serta mengaktifkan kembali roda pemerintahan desa, khususnya layanan administrasi dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Komentar