Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi Riau mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Rakor yang diikuti dari Ruang Rapat Command Center (RCC) Lancang Kuning, Pekanbaru, tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Forum ini menjadi sarana penyamaan persepsi dan langkah strategis pengendalian inflasi nasional maupun daerah.
Mendagri menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,11 persen (year on year), sementara inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya 2,92 persen. Ia menegaskan pengendalian inflasi penting agar kepentingan konsumen dan produsen tetap seimbang.
Tito menjelaskan, penyumbang inflasi tertinggi Januari 2026 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen. Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada 2026 subsidi 50 persen bagi pelanggan 2.200 VA ke bawah tidak lagi diberikan.
Meski demikian, inflasi secara month to month justru mengalami deflasi dari 0,64 persen pada Desember menjadi -0,15 persen pada Januari. Deflasi dipicu turunnya harga kelompok makanan dan minuman sebesar -1,03 persen serta transportasi -0,46 persen.
Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Riau mencatat penurunan Indeks Perubahan Harga (IPH) sebesar -0,46 persen pada Minggu I Februari 2026. Asisten II Setdaprov Riau Helmi D menegaskan Pemprov Riau akan terus mengintensifkan pemantauan harga, menjaga pasokan, dan memperkuat koordinasi TPID demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Komentar