Den Haag (Riaunews.com) – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) pada Kamis (19/11/2026) menjatuhkan putusan bersejarah dengan menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
Putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, itu mengakhiri proses hukum dalam perkara yang diajukan Gambia sejak November 2019. Majelis hakim menyatakan Myanmar melanggar Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida PBB 1948 melalui tindakan aparat keamanan selama operasi militer pada 2017.
Presiden ICJ Yuji Iwasawa membacakan putusan yang disepakati melalui pemungutan suara sembilan berbanding enam hakim. Pengadilan juga menyatakan Myanmar melanggar kewajiban untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida serta memastikan aturan hukum nasionalnya sesuai dengan konvensi tersebut.
Dalam putusannya, ICJ menguraikan berbagai tindakan kekerasan terhadap warga Rohingya, termasuk pembunuhan, kekerasan fisik dan mental, serta tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut lebih dari 10.000 warga Rohingya tewas dalam operasi militer Myanmar. Kekerasan yang terjadi juga mencakup pemerkosaan, serangan terhadap anak-anak, serta penghancuran permukiman warga.
ICJ memberikan perhatian terhadap bukti dan kesaksian para penyintas yang menggambarkan pola kekerasan selama operasi militer. Pengadilan juga menyatakan Myanmar melanggar kewajiban untuk menjaga dan melindungi bukti terkait dugaan genosida.
Dalam persidangan, Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow menegaskan bahwa perkara tersebut menyangkut nasib manusia dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kekerasan.
“Ini adalah tentang manusia nyata, kisah nyata, dan kelompok umat manusia yang nyata. Suku Rohingya di Myanmar. Mereka telah menjadi sasaran pemusnahan,” kata Jallow di hadapan majelis hakim.
Putusan ICJ juga menjadi yang pertama kalinya pengadilan tersebut menyatakan suatu negara bertanggung jawab secara langsung atas tindakan genosida. Sebelumnya, dalam perkara pembantaian Srebrenica pada 2007, ICJ menyatakan Serbia gagal mencegah genosida, bukan sebagai pelaku langsung.
Lebih dari 1,2 Juta Rohingya Mengungsi ke Bangladesh
Operasi militer Myanmar pada 2017 memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka dan melarikan diri ke Bangladesh.
Hingga November 2026, sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya masih berada di Bangladesh, terutama di kamp-kamp pengungsian wilayah Cox’s Bazar. Sementara itu, sebagian warga Rohingya lainnya masih bertahan di Myanmar.
Dalam putusannya, ICJ memerintahkan Myanmar menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung, menyelidiki dan mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memberikan jaminan agar tindakan serupa tidak terulang.
Myanmar juga diwajibkan mengambil langkah pemulihan bagi kelompok Rohingya, termasuk memfasilitasi kepulangan pengungsi secara aman, sukarela, dan bermartabat serta menyatukan kembali keluarga yang terpisah. Pengadilan turut menetapkan kewajiban pemberian kompensasi, sementara besaran dan mekanisme pembayarannya akan ditentukan dalam tahap persidangan berikutnya.
Pemerintah Myanmar membantah tuduhan genosida dan menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri, Myanmar menyebut keputusan mayoritas sembilan berbanding enam hakim itu mengecewakan serta mempertanyakan standar pembuktian dan bobot bukti yang digunakan pengadilan.
Putusan ICJ bersifat final dan mengikat secara hukum serta tidak dapat diajukan banding. Namun, pengadilan tidak memiliki mekanisme penegakan langsung sehingga pelaksanaan putusan tetap bergantung pada kepatuhan Myanmar dan dukungan komunitas internasional.
Kasus ini juga menjadi perhatian dalam perkembangan hukum internasional, terutama bagi perkara dugaan genosida lain yang sedang ditangani ICJ, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait konflik di Gaza.







Komentar