Bengkalis (Riaunews.com) – Anggota DPRD Riau Dapil Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, Khairul Umam, menyoroti dugaan praktik “orang dalam” yang menyebabkan ketidakadilan dalam antrean penyeberangan RoRo Dumai-Rupat. Ia mengaku telah menerima laporan langsung dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya kendaraan yang diduga mendapat perlakuan khusus saat proses penyeberangan.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi IV DPRD Riau berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau bersama pihak pengelola penyeberangan guna meminta penjelasan terkait persoalan yang terjadi di lapangan.
“Kalau memang ini jadi masalah, ya kita panggil Dishub. Apa masalah yang sebenarnya. Dishub sebagai mitra kita, tentu tidak ingin kejadian-kejadian seperti demikian terjadi,” kata Khairul Umam, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, pengelolaan pelabuhan perlu dibenahi melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Ia mendorong penerapan digitalisasi layanan penyeberangan seperti yang diterapkan pada lintasan Merak-Bakauheni guna meminimalisasi potensi praktik diskriminatif dalam antrean kendaraan.
Khairul juga meminta adanya sinergi antara pemerintah provinsi, operator penyeberangan, serta pihak terkait di Dumai dan Bengkalis untuk memperbaiki tata kelola layanan RoRo. Ia menegaskan, jika nantinya ditemukan oknum petugas yang terbukti bermain demi kepentingan pribadi, maka harus diberikan sanksi tegas.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar dapat membedakan antara dugaan penyalahgunaan kewenangan dengan kendaraan yang memang memiliki jadwal penyeberangan lebih awal karena menggunakan sistem pemesanan tiket secara daring atau booking online. Menurutnya, kendaraan yang telah terdaftar melalui sistem tersebut memang memiliki hak untuk menyeberang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Komentar