Pekanbaru (RIaunews.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi G-M13 Mei Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Riau, Rabu (13/5/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga transparansi anggaran di Provinsi Riau.
Presiden Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Syahradi Ramatul mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada para wakil rakyat.
“Aksi unjuk rasa ini bukan hanya sekadar aksi, ini adalah bentuk keresahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kami butuh pemerintah bekerja lebih optimal untuk memberikan kesejahteraan,” katanya.
Soroti Guru Honorer hingga Infrastruktur Daerah 3T
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti nasib guru honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Massa aksi meminta DPRD Riau mendorong pengangkatan guru honorer melalui perjanjian kerja yang jelas serta menjamin keterbukaan data tenaga honorer di Riau.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan akses di wilayah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar). Mereka turut mendesak legislatif mengawal transparansi proses beasiswa Pemerintah Provinsi Riau serta menolak penghapusan 20 program studi yang disampaikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Mahasiswa juga menyoroti pemerataan fasilitas kesehatan di kabupaten dan kota di Riau. Massa aksi meminta Pemerintah Provinsi Riau segera menyusun kebijakan strategis untuk pemerataan infrastruktur rumah sakit dan mendesak Dinas Kesehatan membuka data persentase stunting tahun 2025.
Desak Transparansi Hibah dan Perhatian Ketenagakerjaan
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta DPRD dan pemerintah daerah membuka secara transparan penggunaan hibah dana vertikal sebesar Rp113 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara sebesar Rp70 miliar, rumah sakit TNI Rp33 miliar, serta rumah dinas Kejaksaan Tinggi Riau Rp9,8 miliar.
Massa aksi juga menolak pembangunan rumah dinas Kejaksaan Tinggi menggunakan dana hibah tersebut dan meminta anggaran dialihkan ke sektor pendidikan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kesejahteraan pendidikan.
Di sektor ketenagakerjaan, mahasiswa mendesak DPRD Riau menyampaikan kepada pemerintah pusat agar menghapus sistem outsourcing, khususnya di Provinsi Riau. Mereka juga meminta pengawasan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh perusahaan dan proyek kerja.
Selain itu, mahasiswa meminta DPRD membuka ruang diskusi publik antara perusahaan dan massa aksi untuk membahas persoalan ketenagakerjaan di Riau. Massa aksi turut meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Riau.
Komentar