Pekanbaru (Riaunews.com) – Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru mengungkap fakta baru terkait proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Rengat. Dalam proses perencanaannya, trase jalan tol tersebut diketahui mengalami perubahan hingga beberapa kali sebelum akhirnya ditetapkan melintasi kawasan permukiman dan lahan milik masyarakat.
Berdasarkan temuan DPRD, trase awal tol sempat direncanakan melintas di kawasan salah satu institut pendidikan. Jalur tersebut kemudian berubah ke area fasilitas pengisian bahan bakar minyak (SPBU), sebelum akhirnya dialihkan kembali dan ditetapkan masuk ke kawasan permukiman warga.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi, menilai perubahan trase yang berulang ini menjadi faktor utama munculnya persoalan ganti rugi lahan. Menurutnya, pada perencanaan awal, jalur tol tidak menyentuh lahan masyarakat sama sekali, namun pergeseran trase justru membuat warga menjadi pihak yang paling terdampak.
“Awalnya trase itu tidak mengenai masyarakat. Namun karena ada pihak yang keberatan, termasuk pesantren, trase kemudian dialihkan dan justru mengenai warga. Ini yang harus dijelaskan secara terang,” ujar Zulkardi, Selasa (23/12/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan hingga kini DPRD belum menerima penjelasan resmi beserta dokumen teknis yang menjadi dasar perubahan jalur tersebut. Ia meminta Dinas PUPR dan Kementerian PUPR membuka data lengkap agar publik mengetahui alasan trase bisa berubah-ubah dan dampaknya terhadap masyarakat.
Selain perubahan trase, Zulkardi juga menyoroti alasan tidak dibayarkannya ganti rugi kepada sebagian warga karena status lahan disebut sebagai Barang Milik Negara (BMN). Ia menilai Surat Keputusan Gubernur yang dijadikan dasar bersifat administratif dan tidak serta-merta menghapus hak warga yang telah menguasai lahan secara fisik puluhan tahun. Bahkan, ia menyinggung adanya preseden ganti rugi pada proyek pelebaran Jalan Yos Sudarso tahun 2013 yang menunjukkan kompensasi pernah diberikan di kawasan yang sama.
Komentar