Pekanbaru (Riaunews.com) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Yasser Hamidy, mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membentuk Tim Sapa Motoris Satpol PP untuk memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara humanis, termasuk dalam penataan pedagang kaki lima (PKL).
Yasser menilai pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan Kota Pekanbaru yang lebih aman, nyaman, bersih, dan tertata. Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar kawasan publik tetap terjaga tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk berusaha.
“Tujuannya tentu untuk merapikan kota agar lebih aman, nyaman, bersih, dan rapi. Kita ingin Pekanbaru ke depan menjadi kota yang semakin tertib,” kata Yasser, Rabu (22/7/2026).
Penataan PKL Perlu Dukungan Semua Pihak
Meski mengapresiasi langkah Pemko, Yasser menegaskan penataan PKL tidak dapat hanya mengandalkan Satpol PP. Ia menilai seluruh unsur pemerintah hingga masyarakat perlu dilibatkan agar hasil penertiban dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurutnya, selama ini pedagang kerap kembali berjualan di lokasi yang sama setelah petugas tidak lagi melakukan pengawasan. Karena itu, keterlibatan lurah, camat, pengurus RT/RW, hingga masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketertiban di masing-masing wilayah.
“Semua elemen harus bekerja sama agar program ini berjalan dengan baik dan tidak terus berulang. Selama ini setelah dirapikan, beberapa waktu kemudian kembali lagi seperti semula,” ujarnya.
Yasser menambahkan, setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Pemko Siapkan Lokasi Relokasi PKL
Yasser berharap penataan kawasan, khususnya di sekitar Jembatan Siak, dilakukan secara konsisten sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meluncurkan Tim Sapa Motoris Satpol PP yang beranggotakan 120 personel. Tim tersebut bertugas berpatroli setiap hari untuk mengawasi berbagai potensi gangguan ketertiban umum, seperti balap liar, gelandangan dan pengemis, hingga PKL yang berjualan di lokasi terlarang.
Pemko Pekanbaru menegaskan penegakan Perda dilakukan dengan pendekatan humanis. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah lokasi relokasi, di antaranya kawasan Tugu Keris di Jalan Diponegoro, Jalan Cut Nyak Dien, dan Taman Labuai Purna MTQ di Jalan Jenderal Sudirman, agar para PKL tetap dapat menjalankan usahanya secara tertib.
Komentar