Aceh (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi Aceh resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, untuk meminta dukungan pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh sejak 26 November 2025. Langkah ini diambil karena kondisi di sejumlah wilayah Aceh masih memprihatinkan.
Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA mengatakan permintaan tersebut didasarkan pada pengalaman kedua lembaga PBB dalam membantu pemulihan Aceh pascatsunami 2004. Menurutnya, keterlibatan lembaga internasional diharapkan memperkuat upaya tanggap darurat dan pemulihan yang sedang berlangsung.
Saat ini, Pemprov Aceh mencatat sebanyak 77 lembaga dengan total 1.960 relawan telah terlibat dalam penanganan bencana. Lembaga tersebut berasal dari unsur lokal, nasional, hingga internasional, dan terdaftar di Desk Relawan BNPB serta Posko Aceh.
Sejumlah organisasi kemanusiaan telah bergabung, di antaranya Save The Children, Islamic Relief, Baznas, Relawan Nusantara, Koalisi NGO HAM, hingga berbagai lembaga relawan dari perguruan tinggi dan komunitas. Jumlah relawan diperkirakan masih akan bertambah seiring berlanjutnya respons kebencanaan.
Pemprov Aceh menyampaikan apresiasi atas kontribusi para relawan dan lembaga kemanusiaan yang membantu logistik serta pemulihan masyarakat terdampak. Kehadiran mereka diharapkan dapat melengkapi kerja pemerintah bersama TNI, Polri, BNPB, BPBA, Basarnas, serta pemerintah kabupaten/kota.
Muhammad MTA menegaskan seluruh langkah pemulihan tetap berada dalam supervisi pemerintah pusat. Ia berharap sinergi semua pihak dapat mempercepat kebangkitan Aceh, di tengah pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya yang menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatra tanpa bantuan luar negeri.
Komentar