Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana perbaikan besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam satu tahun ke depan. Langkah ini diambil menyusul buruknya citra DJBC di mata Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat, terutama terkait persoalan pengawasan serta pelayanan kepabeanan dan cukai.
Purbaya menyebut Presiden Prabowo bahkan menyinggung kemungkinan pembekuan DJBC jika tidak ada perubahan signifikan. Ia menegaskan ancaman tersebut serius, merujuk pada kejadian serupa di era Orde Baru ketika peran Bea Cukai sempat digantikan oleh lembaga asing, Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss.
Menurut Purbaya, berbagai persoalan seperti praktik under invoicing dan masuknya barang ilegal masih kerap terjadi di lapangan. Kondisi ini memicu tudingan adanya permainan di internal pengawasan Bea Cukai, serta berdampak pada penerimaan negara yang seharusnya optimal.
Ia mengaku telah menggelar rapat internal bersama jajaran DJBC untuk membahas akar masalah dan meminta komitmen penuh dalam memperbaiki layanan. Purbaya juga telah menyampaikan langsung ancaman pembekuan kepada para pejabat Bea Cukai sebagai dorongan untuk meningkatkan integritas dan kinerja.
Meski demikian, Purbaya memastikan dirinya tidak ingin menyerahkan pengawasan kepabeanan Indonesia kepada pihak asing. Ia menegaskan komitmennya untuk membenahi DJBC dari dalam melalui penguatan sistem, peningkatan pengawasan, dan percepatan pengembangan teknologi pendukung.
Purbaya optimistis upaya perbaikan dapat berjalan cepat dan efektif. Ia berharap DJBC dapat kembali memperoleh kepercayaan publik dan pimpinan negara, sekaligus memastikan seluruh proses kepabeanan berlangsung lebih bersih dan transparan.
Komentar