Jakarta (Riaunews.com) – Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Israel membangun tembok perbatasan baru di sepanjang wilayah selatan yang berbatasan dengan Lebanon. Langkah ini langsung mendapat penolakan keras dari pemerintah Lebanon, yang menilai pembangunan tersebut melampaui garis biru—batas yang diakui PBB.
Presiden Lebanon Joseph Aoun menginstruksikan para pejabat untuk segera mengajukan keluhan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB. Ia meminta laporan PBB yang membantah klaim Israel turut dilampirkan sebagai bukti. “Untuk mengajukan keluhan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB terhadap Israel atas pembangunan tembok beton di perbatasan selatan Lebanon yang melampaui garis biru,” ujar Aoun, dikutip Minggu (16/11/2025).
Lebanon juga mengeklaim bahwa pembangunan tembok itu membuat lebih dari 4.000 meter persegi wilayah mereka tidak lagi dapat diakses warga. Pemerintah di Beirut menegaskan tindakan Israel tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat dan melanggar batas kedaulatan negara.
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) membenarkan temuan bahwa sebagian tembok di tenggara Yaroun melintasi garis biru. Berdasarkan survei tambahan bulan ini, UNIFIL menyebut pembangunan itu sebagai pelanggaran kedaulatan Lebanon dan telah meminta Israel untuk memindahkan struktur tersebut.
Namun, saat dimintai tanggapan AFP, militer Israel membantah tuduhan pelanggaran garis biru meski mengakui pembangunan tembok itu. Israel menyatakan proyek tersebut merupakan bagian dari rencana militer yang dimulai sejak 2022 dan kini dipercepat karena dinamika keamanan di kawasan.
Di tengah ketegangan itu, Israel vẫn terus melancarkan serangan rutin ke Lebanon dengan dalih menargetkan Hizbullah. Meski ada perjanjian gencatan senjata, Israel belum menarik seluruh pasukannya dari selatan Lebanon dan masih menempati lima area strategis, memperburuk situasi di sepanjang perbatasan.
Komentar