Gaza (Riaunews.com) – Otoritas Israel dilaporkan menghalangi tugas komite nasional Palestina yang dibentuk untuk mengelola Jalur Gaza, sesuai dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Palestina, Omar Awadallah, kepada RIA Novosti, Senin (16/2).
Awadallah menyebut Israel melarang anggota komite nasional pengelola Gaza untuk memasuki wilayah tersebut. Menurutnya, langkah itu menghambat upaya pemulihan pemerintahan Palestina di Gaza serta stabilisasi keamanan di wilayah tersebut.
Ia menilai keberadaan komite tersebut tidak sejalan dengan kepentingan otoritas Israel saat ini. Padahal, komite dibentuk untuk mengembalikan fungsi pemerintahan Palestina dan menghentikan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat sipil Palestina.
Sementara itu, utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff, pada pertengahan Januari mengumumkan fase kedua rencana perdamaian Gaza. Rencana itu mencakup penarikan pasukan Israel dari sebagian besar wilayah Gaza, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pembentukan struktur pemerintahan baru, termasuk Dewan Perdamaian.
Meski fase kedua rencana tersebut telah diumumkan, bentrokan antara Palestina dan Israel di wilayah Gaza masih terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa situasi keamanan di lapangan masih belum stabil.
Agenda lanjutan rencana tersebut akan dibahas dalam pertemuan Dewan Perdamaian yang dijadwalkan berlangsung di Washington pada 19 Februari. Pemerintah AS disebut telah mengundang sekitar 50 pemimpin negara untuk hadir, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.
Komentar