Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota DPRD Riau M Amal Fathullah menilai langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak tepat. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan daya beli serta memengaruhi perputaran ekonomi daerah.
Amal mengatakan pemotongan TPP dapat berdampak luas karena TPP selama ini menjadi salah satu motivasi ASN dalam meningkatkan kinerja. Menurutnya, pengurangan pendapatan ASN berisiko menurunkan semangat kerja, terutama bagi mereka yang juga menopang kebutuhan keluarga.
“Kebijakan itu tentu tidak tepat, karena akan berdampak pada perputaran ekonomi di Provinsi Riau,” ujar Amal, Kamis (13/11/2025). Ia menegaskan ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan terdampak langsung jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan.
Politisi PKS itu menambahkan, pemotongan TPP dapat membuat kinerja pegawai menurun. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi dapat mencari solusi lain tanpa harus mengurangi hak pendapatan ASN. “Kita berharap tidak ada pemotongan karena kinerja mereka bisa menurun,” katanya.
Amal mengakui kondisi keuangan Pemprov Riau sedang tertekan akibat defisit anggaran. Ia memahami kebijakan pemotongan dilakukan untuk menyesuaikan situasi fiskal daerah yang melemah. “Ditambah lagi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun. Tentunya kita ingin ada solusi agar TPP tidak ikut dipotong,” ujarnya.
Ia menuturkan pemangkasan anggaran tersebut berdampak langsung pada penyusunan program di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski begitu, Amal menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya mencari langkah alternatif agar kinerja pemerintahan tidak terganggu.
Komentar