Gaza (Riaunews.com) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa Israel menolak 107 permintaan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sejak gencatan senjata dengan Palestina diberlakukan pada 10 Oktober 2025. Penolakan tersebut menghambat penyaluran pasokan penting bagi warga Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.
Menurut laporan Anadolu, Jumat (7/11/2025), bantuan yang tertahan mencakup selimut, pakaian musim dingin, serta peralatan untuk layanan air, sanitasi, dan kebersihan. Hampir 90 persen dari permintaan yang ditolak berasal dari lebih 330 lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal maupun internasional. Lebih dari separuhnya ditolak dengan alasan organisasi dianggap tidak berwenang membawa bantuan ke wilayah Gaza.
PBB menegaskan bahwa mereka dapat memberikan dukungan lebih besar jika hambatan administratif dan pembatasan lainnya dicabut. Beberapa jenis bantuan ditolak karena dianggap berada di luar cakupan bantuan kemanusiaan, termasuk barang-barang yang dikategorikan sebagai penggunaan ganda seperti kendaraan, suku cadang, panel surya, generator, toilet portabel, dan mesin sinar-X.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) juga melaporkan ledakan bangunan tempat tinggal yang terus terjadi, terutama di wilayah timur Khan Younis, Kota Gaza, dan Rafah. Serangan Israel di sekitar “garis kuning” — batas penarikan pertama dalam kesepakatan gencatan senjata — masih berlangsung dan menimbulkan korban di kalangan warga sipil serta pekerja kemanusiaan.
PBB kembali mengingatkan militer Israel untuk berhati-hati dalam menjalankan operasi dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil. Badan dunia itu mencatat lebih dari 680.000 perpindahan warga dari Gaza selatan ke utara sejak gencatan senjata, serta sekitar 113.000 perpindahan dari barat ke timur Khan Younis. Namun banyak warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena kehancuran luas dan minimnya layanan publik di wilayah asal mereka.
PBB menilai, penolakan Israel terhadap pengiriman bantuan menjadi kendala besar bagi upaya kemanusiaan. Organisasi itu mendesak Israel meninjau kembali kriteria penolakan dan memastikan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan agar kebutuhan mendesak warga Gaza dapat segera terpenuhi.
Komentar