Jakarta (Riaunews.com) – Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenKopUKM) tengah menyiapkan program pendampingan bagi pelaku usaha yang sebelumnya menjual pakaian bekas impor agar beralih menjual produk lokal. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat rantai pasok dan meningkatkan daya saing brand dalam negeri.
“Pada saat transisi ini kami diminta untuk mendampingi. Bahwa memang penggantian substitusi dari barang pakaian bekas impor menjadi barang lokal adalah salah satu pilihan,” ujar Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Temmy mengungkapkan, pemerintah telah menjalin komunikasi dengan lebih dari 150 brand lokal yang siap menjadi alternatif pemasok bagi para pedagang. Diharapkan, langkah ini tidak hanya membantu transisi usaha, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan merek mereka sendiri.
Ia menambahkan, KemenKopUKM akan bertemu dengan asosiasi pelaku usaha untuk membahas kesiapan brand lokal dan kemungkinan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kita juga akan bahas skema bisnisnya seperti apa, plus kemungkinan KUR bisa men-support pembiayaan teman-teman ini,” jelasnya.
Temmy mengakui, modal yang dibutuhkan untuk menjual produk baru dari brand lokal lebih besar dibandingkan menjual pakaian bekas impor. Karena itu, pemerintah memastikan tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber penghasilan. “Modalnya lumayan tinggi, tapi kami akan pastikan pelaku UKM tetap memiliki penghasilan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, pemerintah membuka ruang kolaborasi antara pedagang, platform digital, dan pemasok produk lokal selama rantai pasok yang digunakan legal. “Kalau teman-teman platform punya channel ke supplier produk legal, silakan dihubungkan. Selama itu legal, diperbolehkan,” pungkasnya.
Komentar