Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa gaya komunikasinya yang disebut “koboi” bukanlah bentuk tindakan semaunya, melainkan hasil arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku selalu berkoordinasi sebelum mengambil kebijakan maupun menyampaikan pernyataan publik.
“Jadi saya nggak berani gerak sendiri, jangan dianggap saya koboi. Saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu, dengan versi yang lebih halus malah,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, setiap langkah dan keputusan yang ia ambil merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir tahun. “Saya pernah bilang ke beliau, saya akan memastikan belanjanya tepat waktu, dia bilang go ahead, jalan saja. Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan IV tahun ini,” ucapnya.
Purbaya menegaskan fokus utama Kementerian Keuangan saat ini adalah memastikan penyerapan anggaran tepat waktu agar stimulus fiskal memberikan dampak nyata bagi perekonomian. “Saya tidak mencampuri kebijakan mereka, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat, karena uang itu ada biayanya,” katanya.
Ia juga menyoroti hasil survei Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menunjukkan peningkatan indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada Oktober 2025, setelah sempat menurun pada Juli–September akibat maraknya aksi demonstrasi. “Setelah kebijakan yang mungkin agak drastis dan ceplas-ceplos, sentimen masyarakat membalik. Sekarang sudah stabil lagi,” ujarnya.
Purbaya menilai gaya komunikasinya yang tegas justru berperan dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Mungkin terlihat koboi, tapi sebenarnya saya hanya berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang dinilai terlalu frontal terhadap sesama pejabat publik. Ia mengingatkan agar perbedaan pendapat di internal kabinet disampaikan melalui jalur tertutup agar tidak menimbulkan kesan perpecahan di tubuh pemerintahan.
Komentar