Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Salah satu strategi yang diterapkan adalah melibatkan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga tingkat rukun warga (RW) untuk melakukan pendataan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau dalam menggali potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Menurut Agung, upaya tersebut mendapat apresiasi dari Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang menilai peningkatan PAD Kota Pekanbaru cukup signifikan dibandingkan sejumlah daerah lainnya di Riau.
“Kami berkolaborasi dengan Pemprov Riau untuk mencari dan menggali potensi PAD, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Plt Gubernur mengapresiasi karena peningkatan PAD Kota Pekanbaru cukup signifikan,” kata Agung usai menerima data PKB dari Pemprov Riau di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (8/6/2026).
Libatkan ASN dan Kader PKK
Agung menjelaskan, keberhasilan peningkatan PAD tersebut didukung sistem jemput bola yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, hingga kader PKK yang berada langsung di lingkungan masyarakat.
Melalui Program Satu ASN Satu RW, setiap wilayah mendapatkan pendampingan ASN. Sementara kader PKK yang berdomisili di lingkungan setempat diberi peran melakukan pendataan, edukasi, dan sosialisasi terkait kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
“Kader PKK yang tinggal di lingkungan setempat lebih memahami kondisi masyarakat. Mereka dapat melakukan pendataan sekaligus menyampaikan informasi terkait pajak kendaraan bermotor secara langsung kepada warga,” ujarnya.
Selain mengedukasi pentingnya membayar pajak, kader PKK juga memberikan informasi mengenai proses mutasi kendaraan berpelat luar daerah agar beralih menjadi kendaraan berpelat Pekanbaru, serta menyosialisasikan program pemutihan pajak yang sedang berjalan.
Siapkan Insentif untuk Kader
Untuk mendukung optimalisasi program tersebut, Pemko Pekanbaru berencana memberikan insentif kepada kader PKK yang terlibat dalam kegiatan pendataan dan sosialisasi.
“Kami akan memberikan insentif kepada kader PKK agar mereka dapat bekerja maksimal, turun langsung dari rumah ke rumah, sekaligus mengetahui kondisi masyarakat di wilayah tempat mereka tinggal,” kata Agung.
Selain itu, Pemko Pekanbaru juga mempermudah akses pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) maupun layanan Samsat yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Agung menambahkan, pola yang diterapkan Pemko Pekanbaru tersebut mendapat respons positif dari pemerintah provinsi dan bahkan didorong untuk menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Riau dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Plt Gubernur mengapresiasi langkah yang kami lakukan. Bahkan, beliau mendorong agar pola seperti ini dapat diterapkan di daerah lain guna meningkatkan PAD secara keseluruhan di Provinsi Riau,” pungkasnya.
Komentar