Jakarta (Riaunews.com) – Proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh diperkirakan membutuhkan waktu cukup panjang. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pemulihan dapat rampung paling cepat dalam dua tahun, namun secara realistis disiapkan hingga tiga tahun ke depan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, estimasi tersebut telah diajukan pemerintah dalam proposal rencana pemulihan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Paling cepat dua tahun, itu paling cepat. Tapi di dalam proposal rencana kita ke Bappenas, kita bikin tiga tahun,” ujar Dody dalam taklimat media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Menurut Dody, lamanya proses pemulihan dipengaruhi luasnya dampak bencana terhadap infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, hingga sektor sumber daya air. Sejumlah pekerjaan fisik, seperti pembangunan sabo dam dan cek dam, penanganan ruas jalan Tarutung–Sibolga, serta pemulihan Jalan Tol Lembah Anai, membutuhkan waktu satu hingga dua tahun dan tidak bisa diselesaikan secara instan.
Meski demikian, pemerintah memprioritaskan pemulihan akses agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas normal. Dody menegaskan, pembukaan wilayah yang sempat terisolasi menjadi fokus utama dalam tahap awal penanganan. “Pokoknya tidak boleh terisolir, itu dulu yang saya kejar,” katanya.
Berdasarkan pembaruan kondisi pada hari ke-52 pascabencana, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak kini telah kembali berfungsi secara fungsional. Tercatat sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional sempat terputus, namun saat ini sudah dapat dilalui meski sebagian masih bersifat sementara.
Sementara itu, tantangan besar masih dihadapi pada infrastruktur daerah. Pemerintah mencatat sekitar 2.710 unit infrastruktur daerah terdampak, terdiri atas sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah. Hingga kini, jalan daerah yang kembali berfungsi baru mencapai sekitar 72 persen, sedangkan jembatan daerah yang tertangani masih sekitar 12 persen, sehingga pemulihan di tingkat kecamatan dan desa menjadi fokus berikutnya.
Komentar