Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Langkah ini juga menjadi persiapan menghadapi penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari pendampingan Ombudsman Perwakilan Riau yang selama ini membantu pemerintah daerah melakukan berbagai pembenahan.
“Memang pelayanan ini semakin meningkat. Alhamdulillah kami yakin dan percaya bahwa Pemprov Riau didampingi Ombudsman Perwakilan Riau. Kami berterima kasih atas kerja sama yang diberikan selama ini dalam kegiatan pelayanan publik,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, Pemprov Riau terus melakukan berbagai inovasi, termasuk memperluas penerapan sistem pelayanan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
“Pelayanan publik kami memang sudah dilaksanakan dengan baik dan ada beberapa perubahan, seperti digitalisasi,” katanya.
Ombudsman Mulai Penilaian Pertengahan Juli
SF Hariyanto mencontohkan peningkatan pelayanan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau yang dinilai mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi fasilitas maupun kinerja pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Optimalisasi pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah bagus. Fasilitas kamarnya semakin baik. Ini juga ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan BLUD yang cukup signifikan,” ujarnya.
Ia juga menyebut peningkatan kualitas pelayanan terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang dinilai mampu meningkatkan pelayanan sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan daerah.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan kunjungannya ke Riau bertujuan melakukan monitoring sekaligus memperkuat Ombudsman Perwakilan Riau menjelang dimulainya penilaian pelayanan publik secara nasional.
Menurutnya, Ombudsman RI akan memulai kick-off penilaian pada pertengahan Juli 2026 terhadap kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
“Kegiatan ini bertujuan melakukan monitoring sekaligus memberikan penguatan kepada perwakilan di daerah. Pada pertengahan Juli kami akan melaksanakan kick-off penilaian terhadap kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah,” kata Nuzran.
Ia menambahkan, hasil penilaian pelayanan publik akan diumumkan dalam agenda nasional pada Desember 2026 yang direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia.
Selama proses penilaian berlangsung hingga November mendatang, Ombudsman RI akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Pemprov Riau, sementara Ombudsman Perwakilan Riau akan melakukan peninjauan langsung ke instansi dan OPD yang menjadi objek penilaian.
Komentar