Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pemanfaatan baju sisa ekspor atau reject untuk bantuan korban bencana di Sumatera. Ia menegaskan hingga kini belum menerima pengajuan resmi terkait proses pemasukan kembali barang tersebut ke pasar domestik.
“Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya.
Menurutnya, jika rencana tersebut terealisasi, proses administrasi akan ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia berpandangan, baju sisa ekspor yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan tidak dapat dikategorikan sebagai barang impor ilegal, selama diajukan melalui mekanisme yang benar.
“Tapi saya belum menerima surat permintaan,” kata Purbaya, menegaskan belum adanya dasar administrasi untuk menindaklanjuti wacana tersebut.
Terkait kemungkinan pungutan atau pajak, Purbaya menyatakan bantuan kemanusiaan semestinya tidak dibebani biaya tambahan. “Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi,” tegasnya.
Meski demikian, Kementerian Keuangan tidak akan mengambil keputusan sepihak. Purbaya menekankan perlunya koordinasi dengan Kementerian UMKM untuk mengkaji dampak masuknya baju-baju tersebut terhadap pelaku usaha kecil di dalam negeri, agar bantuan tetap berjalan tanpa merugikan industri lokal.
Komentar