BYD Minta Pemerintah Perpanjang Insentif Kendaraan Listrik pada 2026

Jakarta (Riaunews.com) – Pabrikan otomotif China, BYD, berharap pemerintah Indonesia tetap melanjutkan insentif kendaraan listrik (EV) pada 2026. Harapan itu disampaikan agar tren positif penjualan kendaraan bebas emisi dapat terus meningkat di tahun mendatang.

Head of Public and Government Relations BYD Indonesia, Luther Pandjaitan, mengatakan keberlanjutan insentif diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan pasar EV. “Kami berharap di tahun depan, khususnya dari sisi policy juga tetap diperpanjang,” ujar Luther di Bogor, Jumat.

Luther menegaskan bahwa kebijakan insentif tidak hanya menguntungkan BYD, tetapi juga semua produsen kendaraan berbasis baterai. Menurutnya, semakin luasnya penggunaan EV akan memberi manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam menekan polusi udara. Ia menyebut keberlanjutan insentif dapat mempercepat transisi energi sekaligus mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.

BYD mengaku khawatir tren pertumbuhan penjualan EV bisa melambat bila pemerintah tidak lagi menerapkan insentif pada 2026. “Kami mungkin kurang confidence tren ini bisa dapat continuous growth seperti sekarang bila tidak ada konsistensi seperti tahun ini,” kata Luther.

Hingga kini, BYD mencatat penjualan wholesales sebanyak 40.151 unit dengan pangsa pasar 5,7 persen. Pencapaian itu didorong oleh model-model seperti Atto 1, Atto 3, Sealion 7, M6, Seal, dan Dolphin yang seluruhnya masih diimpor secara utuh dari China.

Namun, pemerintah menegaskan fasilitas impor CBU EV hanya berlaku hingga 31 Desember 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi 6/2023 jo. 1/2024. Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen wajib memenuhi komitmen produksi lokal dengan skema 1:1 sesuai peta jalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Komentar