Jakarta (Riaunews.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa lembaganya telah menyusun kajian terkait pencegahan korupsi di bidang lingkungan. Kajian tersebut berada di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Hal ini disampaikan Setyo usai menghadiri rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kota Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Pernyataan itu menjawab pertanyaan jurnalis mengenai langkah pencegahan korupsi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, terutama setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Setyo menjelaskan, untuk saat ini prioritas utama KPK adalah memastikan penanganan terhadap para korban bencana. Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah lanjutan tetap akan dilakukan dengan menggandeng kementerian dan lembaga terkait. “Ke depannya, kami melihat di sana ada para penegak hukum juga. Komunikasi, kerja sama, dan koordinasi kami dengan kementerian yang membidangi sumber daya selama ini sudah berjalan,” ujarnya.
Bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut menimbulkan dampak besar. Berdasarkan data sementara BNPB per Minggu (7/12), total korban meninggal dunia mencapai 921 jiwa, sementara 392 orang masih dinyatakan hilang.
Pada 3 Desember 2025, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan dampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dilakukan sebagai penanganan berskala nasional serta menjadi prioritas pemerintah. Presiden kembali menegaskan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dalam proses penanganan bencana saat rapat terbatas di Aceh pada 7 Desember 2025.
Komentar