Jakarta (Riaunews.com) – Penjualan otomotif nasional yang terus melemah membuat pemerintah didesak memperkuat insentif bagi kendaraan hibrida. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini tengah menyusun usulan skema baru untuk mendukung industri otomotif, terutama segmen kendaraan ramah lingkungan yang dinilai memiliki efek berganda besar bagi perekonomian.
Pada tahap awal, pemerintah direkomendasikan untuk melanjutkan sekaligus meningkatkan insentif bagi mobil hybrid yang diproduksi lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi. Saat ini, kendaraan hybrid electric vehicle (HEV) hanya memperoleh keringanan PPnBM sebesar 3% yang akan berakhir pada akhir tahun, sementara kontribusinya terhadap efisiensi energi dan penurunan emisi cukup signifikan.
Dibandingkan insentif untuk battery electric vehicle (BEV), fasilitas bagi hybrid dinilai masih sangat kecil. BEV lokal menikmati PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 10%, PPnBM 0%, hingga pembebasan pajak daerah seperti PKB dan BBNKB. Tarif pajaknya dapat turun hingga 2% apabila memenuhi syarat TKDN. Sementara HEV tetap dikenakan PPN, BBN, PKB, dan opsen pajak dengan tarif normal.
Kesenjangan tersebut semakin besar karena BEV impor yang masuk dalam skema tes pasar juga memperoleh pembebasan bea masuk 50% hingga akhir 2025. Kondisi ini dinilai perlu dievaluasi, terutama ketika penjualan domestik turun 10,6% per Oktober 2025. Beberapa pengamat bahkan menyarankan perluasan insentif ke segmen mesin pembakaran internal (ICE) mengingat pangsa pasarnya masih mendominasi.
Para ahli kebijakan energi dan otomotif memandang keseimbangan insentif sangat penting agar industri dapat berkembang secara bertahap. Mereka menilai kendaraan hybrid tetap berperan strategis dalam transisi menuju teknologi kendaraan listrik penuh, terutama di negara dengan infrastruktur charging yang belum merata.
Peneliti senior LPEM FEB UI, Riyanto, menyebut insentif untuk hybrid saat ini belum cukup adil dibanding kendaraan listrik murni. Dengan insentif hanya 3%, ia menilai perlakuan fiskal yang lebih seimbang diperlukan agar industri otomotif nasional dapat menghadapi perlambatan pasar dan mempercepat transisi energi yang realistis.
Komentar