Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara (HIPAN) meminta Komisi VII DPR RI memperkuat dukungan pembiayaan bagi pelaku industri kecil dan menengah, khususnya sektor alas kaki. Ketua Umum HIPAN David Chalik mengatakan langkah tersebut penting untuk menjaga daya saing industri yang tengah menghadapi tekanan biaya bahan baku.
David menjelaskan sebagian bahan baku alas kaki masih harus diimpor karena belum dapat diproduksi di dalam negeri. Ia menilai Kementerian Perindustrian telah berupaya maksimal memberikan dukungan, termasuk melalui berbagai skema subsidi untuk UKM dan IKM. “Upaya ini perlu diperkuat, dan Komisi VII DPR sebaiknya menambah anggaran sektor industri untuk mendukung kebijakan tersebut,” ujarnya seusai RDP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Ia berharap penambahan anggaran dapat memperluas jangkauan subsidi hingga empat juta pelaku UKM dan IKM. Menurut David, sinergi pemerintah dan DPR menjadi kunci memperkuat struktur industri nasional serta mengurangi ketergantungan bahan baku impor.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan Panja Daya Saing Industri dibentuk untuk mengevaluasi kondisi industri nasional bersama sejumlah asosiasi. Dalam rapat tersebut, 14 asosiasi memaparkan tantangan dan peluang sektor masing-masing, termasuk persoalan banjir produk impor murah dan kesulitan bahan baku.
Saleh menilai regulasi bahan baku perlu diperbaiki agar tidak menghambat produksi, terutama bagi industri alas kaki yang masih sangat bergantung pada material impor tertentu. Ia juga menyoroti praktik impor ilegal yang merugikan pelaku usaha dalam negeri. “Penegakan hukum dan pengawasan bea cukai perlu diperkuat agar tidak ada pelanggaran di sektor perdagangan,” katanya.
Selain itu, Saleh menyebut Komisi VII DPR rutin meninjau industri besar untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Ia menegaskan bahwa investasi asing tetap harus menghormati kedaulatan serta aturan yang berlaku di Indonesia.
Komentar