Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah segera mengevaluasi sejumlah perjanjian dagang internasional yang telah ditandatangani Indonesia. Ia menilai, banyak kesepakatan perdagangan justru tidak menguntungkan industri dalam negeri dan membuat produk nasional sulit bersaing di pasar global.
Hal itu disampaikan Evita saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, bersama sejumlah asosiasi industri di Jakarta, Rabu (12/11/2025). Rapat tersebut membahas kebijakan peningkatan daya saing industri nasional.
Dalam forum itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengungkapkan kesulitan yang dihadapi industri ban Indonesia dalam menembus pasar negara-negara mitra dagang seperti Thailand, India, dan Turki. “Ban Thailand bisa masuk ke Indonesia, tapi ban kita tidak bisa masuk ke Thailand. Begitu juga India, bahkan di Turki tarif impor malah naik setelah perjanjian ditandatangani,” ujar Aziz.
Menanggapi hal tersebut, Evita mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dampak dari perjanjian internasional yang kerap merugikan industri domestik. Ia menilai banyak kesepakatan yang tidak bersifat win-win solution dan justru mempersempit ruang gerak industri nasional. “Perjanjian internasional ini seringkali menguntungkan negara lain, tapi kita dirugikan. Ini harus segera dievaluasi,” tegasnya.
Evita juga menyoroti persoalan regulasi baru di Eropa yang memperketat ekspor karet, berdampak pada industri ban nasional. “Para petani banyak beralih dari karet ke kelapa sawit. Ini menunjukkan ada masalah struktural yang perlu diselesaikan karena efeknya langsung ke industri ban,” tambahnya.
Selain persoalan akses ekspor, Aziz Pane turut menyoroti maraknya ban impor ilegal yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tanpa pengawasan ketat. Ia mendesak agar aparat dan pemerintah memperketat pengawasan pelabuhan serta mempertimbangkan pembukaan impor gas agar industri kimia lebih efisien. “Indonesia ini punya 33 pelabuhan tidak bertuan. Impor ilegal marak karena pengawasan lemah. Ini juga memukul industri kita,” pungkasnya.
Komentar