Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang meletus sejak dua hari lalu, kini semakin meluas. Pertempuran dilaporkan terjadi sedikitnya pada 12 titik sepanjang garis perbatasan kedua negara yang membentang sejauh 817 kilometer. Area sekitar kuil Ta Muen Thom, dekat situs warisan Preah Vihear, menjadi salah satu lokasi utama bentrokan.
Pihak militer Thailand menyebut pasukan Kamboja telah meluncurkan serangan menggunakan roket BM-21 dan artileri berat yang mengenai area sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit. Sebagai respons, militer Thailand membalas dengan tembakan artileri dan serangan udara menggunakan jet tempur F-16 yang menargetkan infrastruktur militer di wilayah Kamboja.
Sebaliknya, pemerintah Kamboja menuduh Thailand melanggar hukum perang dengan menggunakan senjata munisi klaster yang dilarang, sementara Thailand menyebut serangan terhadap warga sipil sebagai tindakan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Korban jiwa dari kedua pihak terus bertambah. Setidaknya 16 orang telah dilaporkan tewas, termasuk warga sipil Thailand, satu tentara, dan satu warga sipil Kamboja menurut berbagai sumber internasional. Sementara itu, lebih dari 130 ribu penduduk dari empat provinsi di Thailand telah dievakuasi dari zona konflik, dan sekitar 20 ribu warga Kamboja meninggalkan wilayah perbatasan Oddar Meanchey.
Untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri, pemerintah Thailand menerapkan status darurat militer di delapan distrik dan menutup total jalur lintas batas.
Kondisi ini mendorong Dewan Keamanan PBB menjadwalkan sidang darurat hari ini, Sabtu (26/07/2025). Pertemuan direncanakan dihadiri oleh delegasi kedua negara dan perwakilan dari 15 anggota tetap DK PBB. Sementara itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia, yang saat ini memimpin ASEAN, telah mengimbau agar kedua pihak segera melakukan gencatan senjata dan menyatakan kesiapan mereka untuk menengahi.
Namun, Thailand belum menyambut baik keterlibatan pihak luar dan masih menekankan penyelesaian melalui jalur bilateral. PM Hun Manet dari Kamboja mengungkapkan bahwa sempat ada kesepakatan awal terkait gencatan senjata, tetapi kemudian ditarik kembali oleh Thailand. Pihak Thailand mengatakan bahwa evaluasi ulang hanya akan dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
Pemicu ketegangan terbaru disebut-sebut berawal dari insiden tembak-menembak di bulan Mei yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Ketegangan diperparah oleh bocornya rekaman percakapan antara PM Thailand Paetongtarn Shinawatra dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, pada Juni lalu. Kebocoran itu mengguncang stabilitas politik Thailand dan memicu saling tuding antar elit politik kedua negara.
Pengamat politik menyebut bahwa selain masalah perbatasan, konflik ini juga dipengaruhi oleh faktor domestik seperti tekanan terhadap jaringan penipuan daring lintas negara, rivalitas politik antar dinasti kekuasaan, hingga isu ekonomi seperti legalisasi kasino yang menjadi perdebatan panas di Thailand.
Situasi saat ini disebut sebagai salah satu eskalasi paling serius dalam sejarah hubungan Thailand dan Kamboja selama dekade terakhir. Dengan penggunaan senjata berat dan serangan udara, serta korban sipil yang terus bertambah, konflik ini telah melampaui persoalan batas teritorial dan mengarah pada krisis regional.
Jika tidak segera tercapai kesepakatan damai, potensi konflik terbuka yang lebih besar bisa terjadi di kawasan Asia Tenggara, terutama mengingat posisi strategis Thailand dan Kamboja dalam tatanan geopolitik ASEAN.
Konflik Thailand – Kamboja, Sengketa Wilayah dan Warisan Sejarah
Hubungan antara Thailand dan Kamboja telah lama diwarnai ketegangan, yang mencapai titik kritis dalam sengketa wilayah perbatasan yang melibatkan Kuil Preah Vihear, sebuah situs kuno yang memiliki nilai sejarah dan simbolis tinggi bagi kedua negara. Konflik ini bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga menyangkut identitas nasional, warisan budaya, dan geopolitik regional.
Akar sengketa antara Thailand (dahulu Siam) dan Kamboja dapat ditelusuri sejak era kolonial. Pada abad ke-19, Perancis menjajah wilayah Indochina, termasuk Kamboja. Melalui serangkaian perjanjian, Siam menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Perancis, termasuk daerah-daerah yang saat ini menjadi bagian dari Kamboja. Salah satu wilayah tersebut adalah lokasi Kuil Preah Vihear, yang terletak di perbatasan antara Provinsi Sisaket (Thailand) dan Provinsi Preah Vihear (Kamboja).
Pada tahun 1904 dan 1907, pemerintah kolonial Perancis dan Siam menandatangani perjanjian yang menetapkan batas wilayah berdasarkan peta topografi. Namun, peta tersebut, yang dikenal sebagai “Annex I Map”, menyimpang dari garis batas alami pegunungan Dangrek dan menempatkan Kuil Preah Vihear di sisi Kamboja.
Perselisihan ini semakin mencuat ketika Kamboja membawa kasus sengketa kepemilikan Kuil Preah Vihear ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) pada tahun 1959. Pada 15 Juni 1962, ICJ memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah Kamboja, berdasarkan penggunaan dan pengakuan peta Annex I oleh pihak Thailand sebelumnya, meskipun secara geografis kuil tersebut lebih mudah diakses dari sisi Thailand. Thailand menerima keputusan tersebut, namun ketegangan tetap ada, terutama karena wilayah di sekitar kuil tidak dibahas secara rinci dalam keputusan ICJ.
Sengketa memanas kembali pada tahun 2008, ketika UNESCO menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia atas permintaan Kamboja. Thailand menentang langkah tersebut karena khawatir status tersebut akan memperkuat klaim Kamboja atas wilayah sekitar kuil, yang belum disepakati secara jelas.
Akibatnya, terjadi bentrokan militer antara pasukan Thailand dan Kamboja di sekitar kuil. Pada 2008 hingga 2011, serangkaian pertempuran menewaskan puluhan tentara dan menyebabkan ribuan warga sipil di kedua sisi mengungsi. Kedua negara menempatkan pasukan di sekitar zona sengketa, memperburuk ketegangan diplomatik dan keamanan regional.
Kamboja kembali membawa perkara ke ICJ pada tahun 2011, meminta interpretasi ulang atas putusan 1962. Pada November 2013, ICJ menegaskan bahwa wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear yang berada dalam “zona penyangga” harus diakui sebagai milik Kamboja dan memerintahkan Thailand menarik pasukannya dari area tersebut.
Konflik ini tidak lepas dari dimensi politik domestik. Di Thailand, isu Preah Vihear sering digunakan oleh kelompok nasionalis sebagai alat untuk menekan pemerintah atau menggugah semangat patriotik. Di Kamboja, pemerintah menggunakan sengketa ini untuk menggalang dukungan publik dan menegaskan kedaulatan negara.
Kedua negara memiliki alasan historis dan emosional yang kuat atas situs ini, sehingga menjadikan Preah Vihear bukan sekadar sengketa batas, tetapi simbol perebutan sejarah dan identitas.
Konflik Thailand–Kamboja tentang Kuil Preah Vihear mencerminkan kompleksitas sengketa perbatasan pascakolonial di Asia Tenggara. Meski sudah ada keputusan hukum internasional, realitas geopolitik dan dinamika nasional di kedua negara masih memainkan peran penting dalam menentukan arah hubungan bilateral. Solusi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui dialog diplomatik, kerja sama regional, dan penghormatan atas sejarah bersama.
Komentar