Prancis Siap Akui Palestina pada September 2025

“Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina,” kata Macron dalam pernyataan resminya di media sosial X, yang dipantau dari Jakarta, Jumat (25/7).

Macron menyebut bahwa pengakuan tersebut akan ia umumkan secara langsung di hadapan Sidang Umum PBB mendatang. Ia juga menekankan pentingnya segera mengakhiri konflik di Gaza, termasuk menghentikan pertempuran, membebaskan para sandera, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.

“Prioritas yang mendesak saat ini adalah untuk mengakhiri perang di Gaza dan menghantarkan bantuan kepada masyarakat sipil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Macron menyoroti pentingnya demiliterisasi Hamas serta pembangunan kembali Gaza sebagai bagian dari rencana jangka menengah. Dalam visi jangka panjangnya, komunitas internasional harus bekerja sama mewujudkan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan berkelanjutan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa Palestina juga harus berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk dengan menerima demiliterisasi dan mengakui penuh keberadaan Israel.

Presiden Prancis itu menyatakan langkah ini sejalan dengan kehendak rakyat Prancis untuk melihat perdamaian terwujud di Timur Tengah. “Ini adalah tanggung jawab kami – sebagai warga Prancis, bersama warga Israel, Palestina, serta mitra Eropa dan mitra sedunia – untuk membuktikan bahwa perdamaian masih mungkin tercapai,” tuturnya.

Macron juga mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengenai niat pengakuan tersebut. Surat itu disertakan dalam tiga bahasa — Inggris, Arab, dan Ibrani — dan turut diunggah dalam pernyataan Macron di media sosial.

Sebelumnya, laporan The Telegraph pada awal Juli mengungkapkan adanya perbedaan sikap antara Prancis dan Inggris terkait pengakuan Palestina. Macron disebut ingin mengambil langkah lebih cepat dan mendorong Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk melakukan hal serupa, meskipun pemerintah Inggris dilaporkan masih berhati-hati dalam merespons isu tersebut.