Jakarta (RiauNews.com) — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pentingnya pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tidak menjadi proyek terbengkalai dan membebani keuangan negara. Ia mendorong agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di IKN sebagai langkah awal menghidupkan aktivitas pemerintahan di kawasan tersebut.
“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan dalam keterangan video yang dikutip dari Parlementaria, Kamis (24/7/2025).
Saan menyatakan, keberadaan Wakil Presiden di IKN dapat menjadi penanda awal berfungsinya kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan. Kehadiran Wapres dinilai penting untuk memetakan kebutuhan pendukung secara konkret, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dipindahkan serta kementerian/lembaga yang perlu berkantor di IKN.
“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Ia juga mengingatkan agar alokasi anggaran untuk pembangunan IKN tidak mengganggu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Food Estate. Menurutnya, kedua agenda itu harus berjalan seiring agar IKN tidak menjadi beban fiskal negara.
“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saan menekankan bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ia optimistis, dengan dimulainya aktivitas pemerintahan di IKN, tujuan tersebut dapat tercapai secara bertahap.
“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya.
Komentar