IKN Dilabeli Terancam jadi “Kota Hantu” oleh Media Luar, Begini Respons DPR RI

Jakarta (Riaunews.com) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) segera menanggapi pemberitaan asing yang menyebut IKN di Kalimantan terancam menjadi “kota hantu” dengan meningkatkan kinerja dan memperbaiki komunikasi publik. Pernyataan itu disampaikan Khozin menyusul narasi media Inggris The Guardian yang menyoroti perlambatan progres dan penurunan alokasi APBN untuk IKN.

Khozin menilai sebutan “kota hantu” bersifat peyoratif dan berpotensi merusak citra IKN di mata investor internasional, sehingga perlu dijawab dengan data dan aksi nyata. “Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” tegas Khozin, Minggu (2/11/2025).

Menurut Khozin, narasi negatif tersebut dapat mempengaruhi iklim investasi padahal ekosistem pembangunan IKN membutuhkan aliran modal asing. Ia mendorong OIKN memperbaiki pola komunikasi publik dan transparansi progres agar opini internasional terbentuk berdasarkan kondisi riil di lapangan. “Image yang baik harus terus dijaga, tentunya berbasis kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Dalam pemberitaannya, The Guardian menyebut beberapa indikator penurunan, termasuk alokasi APBN yang mengecil, perlambatan konstruksi, dan jumlah aparatur sipil negara di IKN yang baru sekitar 2.000 orang, jauh dari target populasi yang diharapkan hingga 2030. Klaim itu memicu perdebatan publik mengenai efektivitas percepatan pemindahan ibu kota.

OIKN membantah narasi pesimistis tersebut. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyatakan ada kekeliruan dalam pemberitaan The Guardian dan menyertakan catatan progres pembangunan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bantahan. OIKN menyorot langkah kebijakan seperti penerbitan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 sebagai bukti kesinambungan rencana pembangunan.

Khozin menegaskan secara politik tidak ada perdebatan mengenai masa depan IKN karena dukungan legislasi dan anggaran telah tersedia, namun ia tetap meminta OIKN menjadikan sorotan media asing tersebut sebagai bahan evaluasi. “Tata kelola komunikasi publik OIKN harus diperbaiki agar publik domestik dan internasional memahami progres nyata yang telah dicapai,” tutup Khozin.