Jakarta (Riaunews.com) – Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi, Grab Indonesia, menyambut positif inisiatif pemerintah yang tengah meninjau kembali struktur tarif transportasi daring, termasuk ojek dan taksi online. Kajian ini dinilai sebagai langkah penting untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (22/7/2025), menyampaikan bahwa Grab terus menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, guna mendukung kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan mitra pengemudi, pengguna, dan keberlangsungan industri.
“Sampai saat ini, Grab terus berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait, terutama Kementerian Perhubungan, untuk mendukung implementasi kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan mitra pengemudi, kenyamanan pengguna, dan keberlangsungan industri secara keseluruhan,” ujar Tirza.
Ia menambahkan bahwa dalam tiga tahun terakhir belum ada penyesuaian biaya jasa yang signifikan, sementara mitra pengemudi menghadapi kenaikan biaya hidup dan operasional. Oleh karena itu, kajian penyesuaian tarif dianggap sebagai langkah tepat.
“Grab melihat bahwa kajian penyesuaian biaya jasa merupakan langkah yang tepat untuk membangun ekosistem transportasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengayomi semua pihak,” tegasnya.
Meski demikian, Tirza menekankan pentingnya proses kajian yang menyeluruh dan proporsional, mengingat kebutuhan pengguna dan mitra pengemudi sangat beragam. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini tersedia berbagai platform layanan transportasi dengan skema komisi yang bervariasi, termasuk yang menawarkan komisi di bawah 20 persen.
“Dalam ekosistem yang terbuka dan kompetitif ini, setiap mitra memiliki keleluasaan untuk memilih platform yang paling sesuai dengan harapan dan kebutuhannya,” imbuh Tirza.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa Grab siap beradaptasi dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah selama kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial para pelaku industri transportasi daring.
Komentar