Jakarta (Riaunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masa penahanan terhadap tersangka Marjani akan berlangsung ||baca selengkapnya
kpk
KPK Pastikan Transparansi Penyidikan Temuan Uang di Rumah Wagub Riau
Pekanbaru (Riaunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menjalankan proses penyidikan secara transparan terkait ||baca selengkapnya
JPU Nilai Korupsi Abdul Wahid Dilakukan Terstruktur dan Sistematis
Pekanbaru (Riaunews.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menilai dugaan tindak pidana ||baca selengkapnya
Sidang Korupsi Berlanjut, Giliran Arief Setiawan dan Dani M Nursalam Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru
Pekanbaru (Riaunews.com) – Rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru kembali berlanjut. Kali ||baca selengkapnya
Abdul Wahid Bantah Tuduhan KPK, Tegaskan Tak Pernah Minta atau Terima Uang
Pekanbaru (Riaunews.com) – Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, menegaskan dirinya tidak pernah meminta, mengancam, apalagi ||baca selengkapnya
Dakwaan KPK Dikritik, Kuasa Hukum Abdul Wahid Nilai Tidak Lengkap
Pekanbaru (Riaunews.com) – Sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, di ||baca selengkapnya
Jelang Tenggat Waktu, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor Kekayaan 2025
Jakarta (Riaunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh penyelenggara negara atau wajib lapor untuk ||baca selengkapnya
Abdul Wahid Ajukan Penahanan Rumah, Singgung Kasus Yaqut
Pekanbaru (Riaunews.com) – Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari rumah tahanan ||baca selengkapnya
Sidang Perdana, Abdul Wahid Ajukan Keberatan Karena Kejanggalan Dakwaan KPK
Pekanbaru (Riaunews.com) – Terdakwa Abdul Wahid menyampaikan keberatan terhadap dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ||baca selengkapnya
KPK: 67,98 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor Harta Kekayaan
Jakarta (Riaunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 67,98 persen penyelenggara negara atau wajib ||baca selengkapnya
- Sebelumnya
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 21
- Berikutnya