Pekanbaru (RiauNews.com) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menegaskan pentingnya sinergi antar-unit kerja dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini terlihat saat jajaran Kanwil Kemenkum Riau, Kanwil Ditjen Imigrasi, dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau mengikuti penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 secara virtual, Jumat (3/10).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Ismail Saleh, Pekanbaru, diikuti oleh pejabat tinggi pratama serta pegawai pengelola keuangan dan barang milik negara (BMN) dari ketiga unit yang baru bertransformasi tersebut.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa sinergi lintas unit menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Kolaborasi ini bukan sekadar mengikuti kegiatan formal, melainkan bentuk nyata komitmen bersama menindaklanjuti rekomendasi BPK demi tata kelola yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, BPK RI juga menegaskan apresiasinya atas kinerja Kemenkumham yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 16 tahun berturut-turut, sekaligus mencatat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang mencapai 91,38 persen.
Sinergi antar-unit di Riau ini menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap upaya Kemenkumham pusat dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, efisien, dan berkelanjutan.
Komentar