DPRD Pekanbaru Sebut Penanganan Banjir Butuh Kolaborasi Pemprov dan Pemerintah Pusat

Pekanbaru (Riaunews.com) – Penanganan banjir di Kota Pekanbaru dinilai membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dan pemerintah pusat. Sinergi lintas pemerintahan diperlukan agar persoalan banjir dapat ditangani secara menyeluruh, mengingat permasalahan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois SAg, mengatakan hal tersebut, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, kondisi banjir yang dihadapi Pekanbaru saat ini merupakan akumulasi berbagai persoalan pembangunan pada periode sebelumnya, terutama belum maksimalnya pembenahan drainase.

“Permasalahan banjir ini tidak bisa sendirian ditangani pemerintah kota. Harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” kata Rois.

Pembenahan Drainase Jadi Perhatian

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, lambatnya pembangunan dan pembenahan drainase pada periode sebelumnya turut memengaruhi kondisi banjir di Pekanbaru saat ini.

“Ini juga efek dari sekian lama kegiatan pembangunan, terutama drainase, yang boleh dikatakan tidak ada pergerakan. Makanya, kondisi sekarang ini merupakan akumulasi dari sejumlah kegiatan sebelumnya,” ujarnya.

Meski demikian, Rois optimistis persoalan banjir dapat diatasi apabila Pemko Pekanbaru serius menjalankan program berdasarkan masterplan penanganan banjir yang telah disusun.

Menurutnya, pemerintah tidak harus menyelesaikan seluruh pembenahan infrastruktur sekaligus. Program dapat dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Kita optimistis, ketika pemerintah kota hari ini serius menangani masalah banjir dan sesuai dengan masterplan, setiap tahun dicicil, saya pikir tidak perlu waktu terlalu lama,” ungkapnya.

Target Tuntas dalam Dua Periode Kepemimpinan

Rois memperkirakan persoalan banjir di Pekanbaru dapat dituntaskan dalam dua masa kepemimpinan wali kota. Namun, pencapaian target tersebut bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan program serta ketersediaan anggaran.

“Saya rasa dua masa kepemimpinan wali kota bisa selesai, tetapi tetap menyesuaikan anggaran juga,” tutupnya.

Komentar