Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas serta keharmonisan sosial di tengah dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Tito dalam keterangannya, Senin (8/9). Arahan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring.
Tito mendorong kepala daerah mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis. Beberapa poin yang ditekankan antara lain menyambangi tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi terbuka, menggelar doa lintas agama sebagai sarana harmoni sosial, serta menggunakan bahasa santun saat berbicara kepada publik.
Sejumlah kepala daerah langsung menindaklanjuti instruksi tersebut. Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Forkopimda menggelar pertemuan terbuka dengan tokoh agama dan adat. Wali Kota Medan Rico Waas mengadakan doa bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna memperkuat kerukunan.
Respons serupa juga datang dari daerah lain. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga, sementara Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bekerja sama dengan Bulog untuk menjadikan kantor desa titik distribusi beras SPHP serta mengusulkan reaktivasi program Raskin.
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai instruksi Mendagri menyentuh fitrah kepemimpinan sehingga respons daerah cepat dan konkret. Namun, ia mengingatkan agar keterbukaan kepala daerah tidak berhenti pada simbolik semata, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Komentar