Karhutla di Riau Capai 1.161 Hektare, Pelalawan Terluas

Pekanbaru (Riaunews.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau hingga Kamis (5/3/2026) telah mencapai 1.161,64 hektare.

Kepala BPBD Damkar Riau M Edy Afrizal melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Jim Gafur mengatakan, kebakaran tersebut terjadi di 11 kabupaten/kota di Riau, kecuali Kabupaten Rokan Hulu.

“Untuk Karhutla di Riau telah terjadi di 11 daerah, kecuali Kabupaten Rokan Hulu. Total keseluruhan mencapai 1.161,64 hektare, dengan luasan paling banyak berada di Pelalawan yakni 681,5 hektare,” kata Jim Gafur.

Selain Pelalawan, kebakaran juga terjadi di sejumlah daerah lainnya seperti Bengkalis seluas 662,51 hektare, Siak 65,32 hektare, Indragiri Hilir 64,70 hektare, Kampar 38,45 hektare dan Kota Dumai 34,12 hektare.

Kemudian disusul Pekanbaru 17,45 hektare, Kepulauan Meranti 13,40 hektare, Rokan Hilir 12 hektare, Kuantan Singingi 3 hektare serta Indragiri Hulu 2,7 hektare.

Lima Daerah Tetapkan Status Siaga Darurat

BPBD juga mencatat saat ini sudah ada lima daerah di Riau yang menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, Bengkalis, Siak dan Kampar.

Jim menyebutkan pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi agar kebakaran tidak semakin meluas.

Salah satu langkah yang diminta adalah melaksanakan apel siaga karhutla yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita juga meminta daerah untuk meningkatkan deteksi dini, patroli dan ground checking titik hotspot serta melakukan penanganan dengan cepat apabila ditemukan titik api supaya tidak meluas,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, baik melalui camat maupun kepala desa dan lurah di masing-masing wilayah.

BPBD juga mendorong daerah untuk menyiagakan seluruh sumber daya, mulai dari personel, peralatan hingga anggaran operasional untuk pencegahan dan pemadaman karhutla.

“Kemudian meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh stakeholder seperti forkompimda, TNI, Polri, Manggala Agni, tokoh masyarakat, dunia usaha, akademisi, relawan dan unsur lainnya, serta melakukan pembasahan di lahan rawan karhutla,” pungkasnya.

Komentar