Jakarta (Riaunews.com) – Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah segera menyusun skema mitigasi konkret untuk menyelamatkan jemaah umrah Indonesia yang terdampak penutupan wilayah udara akibat eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah cepat mulai dari pendataan jemaah terdampak, pengalihan rute penerbangan, hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang tertahan di negara transit.
Menurutnya, keselamatan WNI harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. Ia menyampaikan keprihatinan atas kondisi jemaah umrah Indonesia yang kini nasibnya menggantung karena jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pulang ke Indonesia terganggu signifikan.
Sebelumnya, KBRI Teheran telah menetapkan status Siaga I untuk Iran sejak Juni 2025 yang hingga kini masih diberlakukan. Plt Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, menyatakan seluruh rencana kontingensi telah disiapkan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi jika diperlukan.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan Amerika Serikat, sementara Presiden AS, Donald Trump, disebut mempertimbangkan serangan terbatas terkait program nuklir Teheran.
Meski ketegangan meningkat, KBRI Teheran memastikan hingga saat ini tidak ada laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung. Pemerintah terus memantau situasi dan menjalin komunikasi intensif guna memastikan keselamatan warga negara Indonesia di kawasan tersebut.
Komentar