Pekanbaru (Riaunews.com) – Kedatangan tiga orang tak dikenal (OTK) ke kompleks Rumah Dinas Gubernur Riau pada dini hari, tiga hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Wahid, menjadi sorotan dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan modus pemerasan anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau.
Ketiga pria itu diketahui masuk ke rumah dinas pada Rabu (5/11/2025) sekitar pukul 02.00 WIB. Mereka bahkan sempat duduk santai dan merokok di teras mes pramusaji sebelum meninggalkan lokasi menggunakan mobil Toyota Innova berwarna hitam.
Kesaksian tersebut disampaikan Muhammad Syahrul Amin, pramusaji yang bekerja di rumah dinas gubernur sejak Februari hingga November 2025. Ia menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Marjani, mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).
Keterangan Syahrul menjadi perhatian setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mencecarnya mengenai dugaan perusakan segel di ruang pribadi atau kamar tidur gubernur. Segel tersebut dipasang KPK setelah OTT terhadap Abdul Wahid pada 3 November 2025 dan diketahui telah rusak ketika penyidik kembali melakukan penggeledahan pada 5 November 2025.
Hakim Pertanyakan Sikap Saksi terhadap Tiga Orang Asing
Dalam persidangan, Syahrul mengungkapkan bahwa saat tiga pria tersebut datang, dirinya sedang berada di mes pramusaji bersama rekannya, Alpin. Awalnya, ia berada di gedung bagian depan dan melihat ketiga orang itu masuk ke rumah dinas. Setelah mereka keluar, Syahrul dan Alpin melihat ketiganya berada di sekitar mes.
Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa, ketiga pria itu bahkan sempat berada di depan kamar mes Syahrul. Salah seorang di antaranya meminjam korek api untuk menyalakan rokok.
“Benar,” jawab Syahrul ketika dikonfirmasi jaksa.
Ketiganya kemudian duduk dan merokok di teras. Sementara Syahrul dan Alpin kembali bermain gim di depan kamar mes. Syahrul mengaku tidak mendengar pembicaraan ketiga pria tersebut.
JPU kemudian mempertanyakan apakah Syahrul mengenali orang-orang yang datang pada dini hari itu. Meski melihat langsung, ia mengaku tidak mengetahui identitas mereka.
“Tidak tahu,” jawabnya.
Ketika jaksa meminta Syahrul mengingat kembali wajah ketiga pria tersebut, saksi berdalih sudah lupa karena peristiwa itu terjadi hampir setahun sebelumnya.
“Saya lupa. Sudah setahun,” ucapnya.
Jaksa juga mengungkap nama Angga Wahyu Pratama yang disebut-sebut sebagai salah satu orang yang membuka segel. Untuk memastikan apakah Syahrul mengenali orang tersebut, JPU memperlihatkan foto Wahyu Pratama melalui layar monitor ruang sidang.
“Saksi tahu Wahyu. Katanya dia salah satu yang membuka segel,” kata jaksa.
Namun, Syahrul tetap mengaku tidak mengenalnya dan tidak pernah melihat orang tersebut. Ia juga membantah mengenali sosok dalam foto itu ketika jaksa menanyakan apakah orang tersebut termasuk salah satu dari tiga pria yang datang ke rumah dinas.
Jawaban saksi membuat Ketua Majelis Hakim Yofistian heran. Ia mempertanyakan sikap Syahrul yang membiarkan tiga orang asing masuk dan duduk di teras mes tanpa menanyakan identitas maupun keperluan mereka.
“Duduk di teras, tidak kenal, duduk bersama dan merokok. Kalau mereka ngetok pagar pun, saya nggak akan buka,” ujar Yofistian.
“Ini mereka datang, sempat pinjam mancis, merokok di teras. Agak janggal ya,” tambah hakim.
Hakim kemudian mendalami tanggung jawab Syahrul terhadap keamanan lingkungan tempat tinggalnya.
“Tanggung jawab keamanan tempat kamu nginap ada sama siapa?” tanya hakim.
“Satpol PP, Yang Mulia,” jawab Syahrul.
“Kalian juga tanggung jawab nggak?” cecar hakim.
“Seharusnya iya,” sebut Syahrul.
Hakim kembali mempertanyakan alasan Syahrul tidak menegur atau menanyakan keperluan ketiga pria tersebut.
“Ini ada tiga orang tak dikenal masuk ke teras, masa tidak kamu tanya?” tanya hakim.
“Saya lanjut lagi main game,” jawab Syahrul.
Hakim bahkan membandingkan sikap tersebut dengan kebiasaannya. Menurutnya, keberadaan orang asing di lingkungan tempat tinggal semestinya mendorong seseorang menanyakan identitas dan tujuan kedatangan mereka.
“Saya juga main game, tapi kalau ada orang tak dikenal masuk tentu saya tanya, siapa dan keperluannya apa,” kata hakim.
Hakim menilai terdapat kejanggalan dalam keterangan Syahrul. Sebagai pramusaji yang telah bekerja cukup lama di rumah dinas, saksi dinilai semestinya mengetahui aktivitas orang-orang yang keluar masuk kompleks tersebut.
Hakim bahkan menyampaikan dua kemungkinan atas sikap Syahrul yang tidak mempertanyakan kedatangan tiga pria itu.
“Ada dua kemungkinan. Kamu tahu orangnya sehingga kamu tak bertanya apa tujuan mereka. Yang kedua, ada sesuatu yang kamu tutupi,” ujar hakim.
Syahrul membantah mengetahui identitas ketiga pria tersebut. Ia juga membantah ada pihak yang mengarahkan, mengancam, ataupun menekannya untuk memberikan keterangan tertentu dalam persidangan.
Untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak menanyakan keperluan ketiga pria itu, Syahrul menyebut mes pramusaji berada di bagian paling belakang kompleks rumah dinas. Lokasinya berdekatan dengan kantor Palang Merah Indonesia (PMI), yang terkadang menjadi tempat anggota PMI duduk di sekitar mes.
Meski demikian, Syahrul kembali menegaskan bahwa ketiga pria tersebut bukan orang yang biasa dilihatnya.
“Tidak pernah lihat orang itu, asing,” paparnya.
Segel Kamar Gubernur Diketahui Rusak Saat Penggeledahan
Dalam persidangan, jaksa mengungkapkan bahwa rumah dinas gubernur telah dipasangi segel setelah OTT KPK pada 3 November 2025. Namun, ketika penyidik kembali melakukan penggeledahan pada 5 November 2025, segel di ruang pribadi atau kamar tidur gubernur diketahui telah rusak.
Syahrul mengaku tidak mengetahui kapan dan bagaimana segel tersebut dirusak. Ia baru mengetahui kondisi itu ketika menjalani pemeriksaan untuk penyusunan BAP di rumah dinas.
Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya pemasangan garis polisi setelah OTT KPK. Saat petugas melakukan penggeledahan, Syahrul baru mengetahui sejumlah hal terkait penyegelan ruangan tersebut.
Jaksa turut mengonfirmasi keberadaan perangkat CCTV di rumah dinas. Perangkat tersebut diketahui sudah tidak berfungsi ketika petugas melakukan penggeledahan.
Sementara itu, terkait akses ke ruang pribadi gubernur, Syahrul mengaku tidak memiliki kewenangan untuk masuk. Menurut keterangannya, akses ruangan tersebut dipegang Mega Lestari, pramusaji pribadi Abdul Wahid dan istrinya, Henny Sasmita.
Perkara yang menjerat Marjani berkaitan dengan kasus yang sebelumnya menyeret Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam.
Ketiganya telah lebih dahulu menjalani persidangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Pada tingkat pertama, masing-masing divonis dua tahun penjara. Namun, pada tingkat banding, hukuman tersebut diperberat menjadi empat tahun penjara. Sementara itu, Marjani menjalani proses persidangan secara terpisah.
Dalam dakwaannya, JPU KPK mengungkap pengumpulan uang dari sejumlah kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau dengan total mencapai Rp3,55 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari setoran yang dikaitkan dengan penambahan anggaran pada masing-masing UPT Jalan dan Jembatan di dinas tersebut.
Pengumpulan uang berlangsung sejak April hingga November 2025 di sejumlah lokasi, antara lain Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, dan Kantor Bappeda.
Dalam perkara tersebut, Marjani didakwa menerima uang dalam beberapa tahap. Salah satunya berupa uang Rp1 miliar yang diserahkan secara bertahap sebanyak lima kali di Rumah Dinas Gubernur Riau. Lima penyerahan itu masing-masing sebesar Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta, dan Rp100 juta. Totalnya mencapai Rp950 juta, sedangkan Rp50 juta dipegang Dani.
JPU KPK juga mengungkap penyerahan uang Rp450 juta kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025. Uang tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional Abdul Wahid selama perjalanan, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan, Malaysia.
Marjani didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ia juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Komentar